Lolos Parlemen, PSI Perjuangkan Larangan Poligami Pejabat

Selasa, 11 Desember 2018 – 22:52 WIB
Ketua Umum PSI Grace Natalie saat menyampaikan pidato politik bertemakan “Keadilan untuk Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia” di Acara Festival 11 PSI. Foto: Ist

jpnn.com, SURABAYA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menegaskan sikap untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan Indonesia.

Salah satu yang diperjuangkan PSI jika lolos parlemen adalah larangan poligami bagi pejabat publik hingga aparatur sipil negara.

BACA JUGA: Ketum PSI Sebut Entrepreneur Kebencian Ancaman Terbesar NKRI

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie saat menyampaikan pidato politik bertemakan “Keadilan untuk Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia” di Acara Festival 11 PSI di Jatim Expo, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Selasa (11/12) malam.

"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparatur sipil negara. Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami," ujar Grace.

BACA JUGA: Para Kader di Jatim Sambut Antusias Festival 11 PSI

Grace mengatakan di tengah berbagai kemajuan, masih ada banyak perempuan mengalami ketidakadikan. Salah satu penyebabnya, kata dia adalah praktik poligami sebagaimana disimpulkan oleh hasil riset LBH APIK tentang poligami.

"Riset itu menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan," tegasnya.

BACA JUGA: Gelar Festival 11 di Surabaya, PSI Siap Bikin Heboh Lagi

Karena itu, kata Grace, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Dia menegaskan tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI yang boleh mempraktikkan poligami.

"Rela tidak ibu kita diduakan? Rela tidak kakak atau adik kita dimadu? Rela tidak anak kita menjadi istri kedua atau ketiga?," tanya Grace kepada kader PSI yang hadir.

"Tidak!," jawab para kader PSI secara serempak.

"Tidak, kita pasti tidak rela! PSI percaya, perjuangan keadilan, penghapusan diskriminasi harus dimulai dari keluarga, dari rumah," kata Grace menambahkan.

Grace mengatakan PSI tidak hanya memperjuangkan keadilan bagi perempuan melalui parlemen.

Perjuangan tersebut juga sudah dilakukan di internal partai dengan menempatkan perempuan di posisi penting.

"Perempuan di PSI adalah ingridients penting. Di tingkat pusat, 6 dari 9 Ketua Dewan Pimpinan Pusat, adalah perempuan," ungkap dia.

Selain Grace yang menjadi Ketua Umum PSI, beberapa kader perempuan PSI yang menjabat posisi penting adalah Suci Mayang Sari sebagai Bendahara Umum, Lila Zuhara sebagai Wakil Bendahara, Tsamara Amany Ketua DPP Bidang Pemuda, Isyana Bagoes Oka Ketua DPP Bidang Luar Negeri, dan Danik Eka Rahmaningtyas sebagai Wakil Sekjen.

Pada tingkat daerah, kata Grace 42 persen pengurus PSI adalah perempuan dan 45 persen caleg DPR dan DPRD PSI adalah perempuan.

"Penelitian di dunia memperlihatkan bahwa kehadiran perempuan di level pimpinan organisasi atau perusahaan, berkorelasi dengan produktivitas yang lebih tinggi. Bahwa salah satu alat ukur memprediksi kedamaian suatu negara tak cukup hanya dengan melihat kesejahteraan, demokrasi, atau keragaman etnis, tapi juga terkait tentang bagaimana perempuan diperlakukan," terang dia.

Lebih lanjut, Grace mengatakan lebih setengah penduduk Indonesia adalah perempuan. Dari total usia produktif, tutur dia 55 persen perempuan, tapi ironisnya hanya separuh yang bekerja.

Sementara 36 juta perempuan memutuskan berhenti bekerja setelah menikah dan punya anak.

"Potensi inilah yang ingin PSI gali. Partai ini akan berjuang membantu perempuan Indonesia untuk sekolah, bekerja, dan memaksimalkan potensi terbaik mereka," pungkas dia. (adv/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jubir PSI Bangga Pematang Siantar Paling Toleran di Sumut


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler