Lord Luhut

Oleh: Dhimam Abror Djuraid

Senin, 07 Februari 2022 – 20:26 WIB
Luhut Binsar. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Luhut Binsar Panjaitan atau LBP menjadi sorotan lagi. Kali ini drama kecil menjadi perbincangan ramai ketika LBP tertangkap kamera sedang berbicara melalui ponsel, sementara Presiden Joko Widodo berpidato dalam peresmian pelabuhan di Sumatera Utara.

Video itu beredar pada Sabtu (6/2). Respons netizen pun riuh rendah.

BACA JUGA: Luhut Binsar Ulang Tahun, Warganet: Happy Birthday Lord, Sehat Selalu

Hanya terjadi di era ini, ketika kepala negara sedang memberi sambutan kenegaraan meresmikan proyek-proyek, seorang menteri terlihat sedang berkomunikasi melalui HP.

Kalau era Soeharto, Mega, Pak SBY pasti kena tegur dan kena sanksi. Sikap kurang hormat seorang bawahan.

BACA JUGA: Kapitra PDIP Mengkritik Luhut Main Telepon saat Jokowi Berpidato, Ruhut Balas Begini, Keras

Presiden Jokowi memang rendah hati.

Meskipun beliau sedang pidato, tidak masalah pembantu main telepon-teleponan di belakangnya. The Lord memang luar biasa. Begitu komentar dan sindiran netizen.

BACA JUGA: Luhut Binsar Tak Takut Ekonomi RI Terganggu Akibat Covid-19, Ini Alasannya

The Lord adalah gelar yang diberikan netizen kepada Luhut. Ada yang menyebut Lord Luhut, ada yang menyebut Lord LBP, ada juga yang menyebutnya The Lord.

Sebutan ini disematkan netizen kepada orang-orang yang punya kemampuan kelas dewa, seperti almarhum Didi Kempot yang diberi gelar Lord Didi.

Juru bicara LBP sudah menjelaskan bahwa LBP menerima telepon penting dari Menkes Budi Gunadi Sadikin yang memberi update perkembangan penanganan Covid-19.

Sebagai penanggung jawab penanganan Covid-19 wilayah Jawa dan Bali, Luhut ingin mendapat update untuk melaporkannya langsung kepada presiden.

Pembelaan itu tidak banyak menolong. Komentar pedas muncul dari berbagai kalangan. Seorang pengamat politik membuat pertanyaan sarkastis, ‘’Who’s the real president?’’, Siapa presiden yang sesungguhnya? Pengamat itu lalu menyebut bahwa LBP adalah ‘’the real president’’.

Komentar pedas juga datang dari politisi PDIP Kapitra Ampera. Ia menyebut perilaku Luhut tidak mencerminkan etika politik, etika pemerintahan, dan hirarki kekuasaan yang baik.

Politisi Partai Demokrat Yan Harahap menyebut adegan itu sebagai ‘’presiden yang tertukar’’. Jabatan Luhut adalah menteri koordinator kemaritiman dan investasi, tetapi dalam praktiknya sering melampaui kewenangan dan tupoksinya sebagai menteri.

Video 37 detik itu menggambarkan Jokowi tengah memberi pidato pada peresmian pelabuhan di Sumatera Utara.

Jokowi memakai baju putih dengan selembar kain ulos menyampir di pundaknya. Di latar belakang tampak beberapa jajaran menteri. Ada LBP, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, dan beberapa lainnya.

Di tengah sambutan itu terlihat LBP berbicara serius melalui ponsel. LBP yang mengenakan masker kemudian menutup mulut dengan satu tangan, mungkin ia ingin supaya suaranya tidak bocor masuk ke mik presiden.

Adegan ini menunjukkan relasi kuasa Jokowi dengan LBP yang sudah sangat sering menjadi sorotan. Komentar-komentar miring mengenai relasi yang tidak seimbang itu bermunculan dari netizen maupun para pandit politik profesional.

Januari yang lalu sindiran mengenai ‘’the real president’’ ramai ketika Presiden Joko Widodo memutuskan menghentikan ekspor batu bara selama satu bulan terhitung Januari sampai Februari.

Keputusan itu diambil dengan geram oleh Jokowi gegara para pengusaha batu bara yang tidak mematuhi aturan domestic market obligation, menyuplai kebutuhan domestik untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN). Akibat kelalaian itu layanan PLN terancam biarpet.

Banyak yang memuji keputusan Jokowi sebagai keputusan yang mengedepankan nasionalisme. Namun, hanya selang beberapa hari setelah keputusan yang gagah perkasa itu diambil, muncul keputusan untuk menganulirnya. Keputusan presiden batal dan ekspor kembali dibuka.

Siapa yang berani menganulir keputusan presiden? Siapa lagi kalau bukan The Lord. Banyak yang geram oleh keputusan anulir itu. Pengamat politik Haris Rusli Motly menyebut Jokowi sudah menjadi sandera kelompok kartel pengusaha batu bara, sehingga membiarkan keputusannya dianulir oleh menterinya.

Insiden itu menjadi pertunjukan relasi kuasa yang timpang di puncak kekuasaan. Ekspor batu bara menjadi ekspor kolosal dengan nilai triliunan rupiah tiap bulan.

Namun, berkah batu bara masih belum bisa memberi kesejahteraan kepada warga Kalimantan yang menjadi tuan rumah. Industri batu bara hanya melahirkan pengusaha-pengusaha crazy super rich yang berkolusi dengan elite-elite kekuasaan.

Insiden ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak mempunyai kontrol penuh atas keputusan-keputusan yang menyangkut industri besar. Keputusan presiden yang dianulir menterinya sendiri menunjukkan adanya ketimpangan dalam relasi kuasa di antara mereka.

Wajar saja kalau kemudian muncul sebutan the real presiden kepada The Lord. Wajar saja jika kemudian The Lord bisa melakukan by pass dan anulir terhadap keputusan menteri lain. Jangankan keputusan menteri, keputusan presiden saja bisa dianulir. The Lord sudah membuktikan powernya.

Sebelum insiden batu bara, akhir 2021 The Lord juga melakukan by-pass dan anulir terhadap keputusan Menko PPM Muhadjir Effendi, yang sudah memutuskan penerapan PPKM menjelang Natal dan tahun baru. Muhadjir diberi kesempatan memimpin penanggulangan pandemi selama libur akhir tahun. Namun, belum sempat berjalan kewenangan dan keputusannya sudah dianulir oleh The Lord.

Kebijakan penanganan pandemi yang tarik ulur sering membingungkan masyarakat. Karena itu banyak bermunculan kritik dan sindiran dari banyak kalangan. Selama liburan akhir tahun sampai dengan Imlek awal Februari ini semua lancar-lancar saja. Namun, sekarang sudah muncul lagi pembatasan-pembatasan, terutama yang berkaitan dengan ibadah di masjid dan rumah ibadah lain.

Varian Omicron mengganas lagi. Korban sudah mulai berjatuhan. Sumber penularan dari luar negeri diatasi dengan penerapan karantina yang panjang. Bersamaan dengan penerapan karantina panjang itu bermunculan kasus mafia karantina.

Banyak sekali laporan yang muncul mengenai praktik mafia karantina, tetapi belum ada penanganan yang komprehensif. Baru setelah seorang turis asing mengunggah di medsos dan bercerita mengenai pemalakan yang dialaminya oleh petugas karantina, reaksi bermunculan.

Seperti biasa, Jokowi memerintahkan supaya diusut tuntas.

Jakarta dan Jawa Barat menjadi daerah merah penularan varian Omicron. Gubernur Anies Baswedan mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat supaya pembelajaran tatap muka di sekolah dihentikan. Permintaan Anies ditolak oleh Luhut dan pembelajaran tatap muka tetap jalan terus.

Solusinya adalah vaksin dan vaksin. Murid sekolah usia belasan tahun itu wajib divaksin. Orang-orang dewasa pun harus mendapat vaksin tambahan ketiga. Dua kali sebelumnya vaksin yang dipakai adalah Sinovac. Kali ini untuk booster ketiga yang dipakai adalah Astra-Zeneca atau Moderna, tergantung stok yang ada.

Sumber penularan varian Omicron adalah orang-orang yang datang dari luar negeri. Alih-alih menutup pintu kedatangan, yang dilakukan sekarang malah membuka lebar-lebar pintu kedatangan untuk orang-orang asing. Bandara Ngurah Rai yang sekian lama ditutup dari turis asing sekarang mulai dibuka lagi.

Bandara dibuka lebar, tetapi tempat-tempat ibadah mulai dibatasi. Menteri Agama sudah mengeluarkan serangkaian aturan pembatasan tempat ibadah. Masjid Istiqlal sudah memberi contoh dengan tutup sementara. Biasanya hal ini akan diikuti dengan aturan supaya masjid-masjid lain juga ikut tutup.

Dua bulan menjelang Ramadan dan Idulfitri, kebijakan semacam ini sangat mudah menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pertanyaan sederhana yang banyak muncul adalah mengapa virus ini menggila lagi menjelang kedatangan Ramadan.

Ustaz Abdul Somad (UAS) dengan bercanda menyebut varian baru sebagai ‘’umi-cron’’ alias virus emak-emak. UAS dengan nada canda bertanya, mengapa menjelang Ramadan ‘’umi-cron’’ muncul lagi. Pertanyaan itu, seharusnya, ditujukan kepada Lord Luhut. (*)


Redaktur : Adek
Reporter : Cak Abror

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler