jpnn.com - JAKARTA – Banyak pihak menyoroti Pemprov DKI Jakarta yang menerapkan kebikana cleansing dengan memberhentikan sejumlah guru honorer.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bergerak cepat dalam merespons polemik terkait nasib guru honorer yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.
BACA JUGA: Banyak Guru Honorer Kena PHK, Simak nih Dialog Siswa dengan Wali Kelas
Namun, Heru Budi Hartono membantah telah terjadi PHK pada ratusan guru honorer.
Menurutnya, 107 guru honorer itu nonaktif dan akan didistribusikan ke sejumlah sekolah di wilayah Jakarta yang membutuhkan sehingga mereka mendapatkan jam mengajar di sekolah baru nanti.
BACA JUGA: 4.000 Guru Honorer Jakarta akan Direkomendasikan Mendapatkan Dapodik
“Ini jangan diartikan memberhentikan guru, tetapi kami memadupadankan data supaya dapat data yang akurat,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Sabtu (20/7).
Dia mencontohkan di satu sekolah guru bahasa Inggris ada banyak sehingga guru honorer ini tidak mendapatkan jam mengajar sehingga menjadi nonaktif.
BACA JUGA: Menteri Anas Memastikan Sebagian Honorer jadi PPPK Part Time
Mereka akan mengajar di sekolah yang membutuhkan ilmu mereka dan tentu tidak jauh dari rumah para guru ini.
Heru menyebutkan, saat ini ada 4.000 guru honorer yang ada di DKI Jakarta dan honorarium mereka dibiayai oleh APBD DKI Jakarta dan 107 guru ini masuk dalam data yang 4.000 guru honorer yang terdata di Jakarta.
Guru Berstatus Kontrak Kerja Individu atau KKI
Lebih lanjut, Heru mengatakan pihaknya akan membuka 1.700 formasi tenaga Kontrak Kerja Individu (KKI) pada bulan Agustus 2024 dengan tujuan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh guru honorer yang ada di daerah setempat
"Pemda DKI melalui Kepala Dinas Pendidikan memberikan kesempatan untuk bisa mendaftar melalui mekanisme yang benar sebagai guru didik KKI," kata Heru.
Pemda DKI mencatat saat ini ada 4.000 guru honorer. Heru berharap seluruh guru honorer menggunakan dan memanfaatkan ini sebaik-baiknya untuk bisa menjadi guru KKI melalui prosedur yang benar yang dibuka 1.700 tenaga pendidik KKI.
"Jadi Pemda DKI ingin guru didik di DKI itu mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, melalui mekanisme yang ada," kata dia.
Kemudian sisanya dari 4.000 guru honorer, yakni ada 2.300 orang guru, akan dibuka kesempatan menjadi guru KKI pada 2025.
"Silakan mempersiapkan diri, ikuti tes dan ada mekanisme yang benar, jadi nanti ada wawancara segala macam itu selesai dengan aturan," kata dia
Melalui upaya ini, kata Heru, diharapkan guru honorer dapat haknya dengan baik dan menjadi perhatian Gubernur DKI ke depan dan Kementerian Pendidikan agar mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Selain itu dirinya mewanti-wanti kepala sekolah, untuk tidak merekrut guru tanpa izin dari dinas pendidikan.
"Jadi selama ini kan sporadis, kepala sekolah ada yang rekrut, kepala sekolahnya pindah, kepala sekolah yang baru dia rekrut lagi, pindah rekrut lagi sehingga kondisi seperti ini," kata dia.
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan DKI Jakarta kekurangan tujuh ribu guru dan pada bulan Agustus ini dibuka 1.700 guru KKI yang dibiayai oleh pemerintah daerah.
"Kemarin kita diskusi dengan rapat dengan Kemendikbud, juga akan dibuka lagi 1.900 untuk ASN dan PPPK, jadi kan cukup banyak tuh. Nah, baru nanti tahun depan akan kami tambah lagi," kata dia.
Ia mengatakan kekurangan jumlah guru ini memang dipenuhi secara bertahap mengingat kondisi anggaran
"Kami juga melihat anggaran dan kebutuhan juga dari pemerintah pusat, berapa sih yang akan didrop untuk PPPK dan ASN ini ditentukan oleh pemerintah pusat," kata dia. (antara/sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu