jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat (LPP Surak) menggelar diskusi publik dengan menghadirkan para kontestan Pemilu yang akan bersaing pada Pilpres 2024 ini.
Diskusi yang membahas kontroversi pernyataan Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh berkampanye itu berlangsung di kawasan Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).
BACA JUGA: Perihal Presiden Boleh Berkampanye, Ketua Prabowo Mania 08 Jatim Merespons
Sekjen Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat Imam Sunarto Arief mengungkapkan diskusi publik ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan edukasi terhadap masyarakat dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2024.
“Ada banyak isu yang harus diklarifikasi sebagai sumber informasi dari para kontestan yang bertarung. Hal itu perlu agar tidak menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Pemilu harus berjalan lancar dan damai dengan segala konsekuensi aturan yang kita miliki saat ini,” ungkap Imam.
BACA JUGA: Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye, TKN Prabowo-Gibran Buka Suara
Imam menambahkan aturan perundang-undangan tidak bisa ditafsirkan melalui moral dan etik. Sebab proses lahirnya undang-undang yang sekarang ini disepakati oleh wakil rakyat yang tentu sudah mempertimbangkan moral dan etik.
Dia menilai masih banyak hal yang dirasa belum sempurna dan masih meninggalkan ketidakpuasan bagi sebagian kelompok masyarakat, khususnya para pendukung kontestan yang saat ini sedang bertarung memperebutkan suara elektoral.
“Apapun itu Pemilu harus dilaksanakan dengan rule of game yang kita miliki saat ini," tegas Imam
Hadir sebagai nara sumber Tim Kemenangan Nasiolal (TKN ) Paslon 01 Anies-Muhaimin, dihadiri oleh Roby Nurhahi, TPN 02 Prabowo -Gibran diwakili Riza Patria, sementara dari Paslon 03 Ganjar -Mahfud dihadiri Hengky Irawan.
Hadir pula Prof Yudi Haryono selaku pengamat Politik dan Komisioner Bawaslu RI Queen Pagagan.
Acara yang motori oleh Ketua Umum LPP Surak Oskar Fitriano ini berlangsung dinamis dan interaktif.
Hengky Irawan, wakil direktur TKN paslon 03 adalah mantan aktivis yang aktif mengikuti perjalanan pasang surutnya dinamika politik di Indonesia, mengapresiasi lagu yang dibuat LPP Surak, bahwa suara rakyat adalah penyampaian suara Ilahi.
Riza Patria dalam perkenalannya mengapresiasi gerakan yang dilakukan LPP Surak mengenai aturan Undang-Undang yang menyatakan Presiden boleh berkampanye.
"Presiden juga warga negara punya hak memilih atau dipilih, sebagai orang yang menjabat, yang berkuasa punya kemampuan, memiliki fasilitas kenegaraan yang luar biasa, semua ada potensi berkampanye, semua punya potensi dari RT hingga Presiden, namun sekalipun punya kuasa bukan berarti akan curang, sebagaimana dalam persepsi banyak orang, kecurangan bisa terjadi siapa saja semua orang berpotensi curang Presiden boleh kampanye. Namun, tidak boleh menggunakan fasilitas negara sesuai aturan," ujar Riza dalam paparannya.
"Siapa yang kampanye, kan belum ada kampanye," ujar Riza.
“Saya pribadi enggak perlu presiden berkampanye, karena Prabowo - Gibran akan menang satu putaran tanpa presiden harus berkampanye , tidak perlu ribut-ribut tentang presiden kampanye,” tegas Riza Patria.
Riza Patria mengatakan Presiden ingin pemilu sukses. Mas Gibran yakin menang tanpa harus mendapatkan bantuan dari presiden.
“Anak yang diremehkan tampil luar biasa di debat ke-2 dan ke-4 berhadapan dengan Cak Imin yang wakil Ketua DPR, dosen dan profesor Mahfud MD. Mari kita pilih Paslon yang bisa membawa rakyat adil dan makmur,” ujar Riza Patria.
DR Roby dari TKN Paslon 01 mengatakan jika masyarakat tidak keberatan Presiden berkampanye, tentunya tidak akan ada kontroversi.
“Presiden seharusnya memastikan pemilu jurdil, kapan presiden tidak menggunakan fasilitas negara wong Paspampres selalu kawal, istri presiden saat menggunakan kendaraan dinas, jarinya menunjukkan Paslon tertentu, dan ada kampanye, bansos ada logo Paslon,” ujar Roby.
Menurut Roby, potensi melanggar itu dikhawatirkan akan diikuti pejabat lain dalam kapasitasnya sebagai pemimpin negara sehingga terjadi bias nilai.
“Pada saat pemilihan sebelumnya harus nonaktif, bukan soal aturan main yang bisa di atur tetapi soal nilai yang tergores,” ujar Roby.
Roby menambahkan hal ini tantangan bagi kedaulatan rakyat dan wasit, yaitu Bawaslu, KPU, dan MK. Pasal yang dibacakan Presiden hanya satu pasal sementara masih ada lanjutan pasalnya.
"Presiden kalau mau kampanye dukungan kepada yang punya hubungan elektoral seharusnya kampanyenya yang ada hubungan dengan partainya. Ini tangan ibu negara mengacungkan tangan, etika berada di atas undang-undang. Kami semua kecewa, kami kecam negara kita menghadapi penegakan hukum yang tidak ada ujungnya. Ayo sama-sama kita awasi sampai ke tingkat Kecamatan,” ujar Roby.
Komisioner Bawaslu DKI Quin Pagagan mengatakan Bawaslu sebagai penyelagara negara dalam hal ini lebih ke fungsi pengawasan berjalannya Pemilu, menyatakan jika Bawaslu bukan konseptor tapi penyelenggara.
"Eksekutornya Presiden dalam membaca pasal tidak seluruhnya, kalau Presiden kampanye, kampanyelah tetapi ikuti aturannya, memungkinkan apa tidak," ujarnya.
Hengky mewakili Paslon nomor urut 03. mengatakan “Presiden Sudahilah drama sinetronnya, sebaiknya keluar dulu dari PDI, mau dukung siapa tentukan sikap, sebaiknya netral ,sudahi gimik-gimik yang gak perlu, sehingga memicu perdebatan masyarakat, tolong dipertegas agar masyarakat tidak bingun,” ujar Hengky.
Perwakilan Paslon 02 Riza Patria menjawab, “Semua sudah jelas, ya. Kami sejak 2014-2019 berhadapan dengan PDIP, tetapi tidak ada masalah, sekarang belum-belum sudah dikatakan curang. Mari kita laksanakan pemilu yang jurdil, sebenarnya siapa yang curang?”(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari