jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Fase Satu, rute Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun yang kini dalam tahap penyelesaian akan dilanjutkan dengan fase kedua. Itu yang dikatakan Direktur Utama PT Jakpro, Satya Heragandhi. LRT Fase Dua, yaitu rute Velodrome-Tanah Abang.
PT Jakpro, ungkap Satya, kini tengah mempersiapkan konsultasi publik dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak swasta. Tujuannya, mensosialisasikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur sekaligus membangun ketertarikan investor.
BACA JUGA: Bentuk Pansus, DPRD Bakal Usut Anggaran Proyek LRT Jakarta
"Kalau investor tertarik, dalam waktu dekat kita harus sudah siap untuk melakukan lelang. Nah celakanya kalau investornya nggak ada yang berani, nggak ada yang mau masuk (berinvestasi), nah itu celaka itu," ungkapnya ditemui di Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/5).
Dirinya mengaku optimistis akan keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di Ibukota. Terlebih LRT Fase Dua sangat strategis sebagai moda transportasi massal menuju Pusat Perniagaan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
BACA JUGA: Konstruksi Proyek LRT Jatuh, Lima Orang Terluka
"Saya selalu bilang kalau fase dua itu sangat penting bagi kita, agar masyarakat punya harapan kalau transportasi publik ini bukan hanya event Asian Games saja, dari Kelapa Gading sampai Velodrome. Tapi benar-benar line-nya (lintasan) hidup, dari Kelapa Gading-Velodrome ke Tanah Abang," tambahnya.
Terkait besaran investasi dalam Fase Dua, menurutnya tidak mahal. Merujuk proyek LRT fase pertama yang menelan anggaran sebesar Rp 5,3 triliun, separuh dari anggaran tersebut katanya digunakan untuk membangun Depo LRT, sedangkan pembangunan lintasan hanya menelan biaya sebesar Rp 2,6 triliun.
BACA JUGA: Janjikan LRT Kelapa Gading-Velodrome Kelar Dua Bulan Lagi
"Secara investasi, ini bukan investasi yang terlalu mahal, kita bicara kira-kira investasi sekitar USD 600 juta atau sekitar Rp 6-7 triliunan. Artinya apa, kalau APBD kita dicicil tiga-empat tahun kan masih bisa, jadi setiap tahun sekitar satu sampai satu sekian triliun kan masih bisa, jadi secara investasi ini kan nggak mahal," ungkapnya.
Satya mengatakan pihaknya punya preference, keinginan supaya yang memiliki infrastruktur begini tidak cukup Pemerintah, tidak juga BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), tetapi masyarakat luas. “Makanya kita coba dorong dengan KPDBU itu," tukasnya.
Namun ketika disinggung pembangunan LRT Fase lanjutan, dirinya mengaku masih merahasiakan. Alasan mengapa dirinya enggan memaparkan rencana pembangunan LRT Fase Tiga hingga Fase Tujuh itu karena masih fokus dalam penyelesaian LRT fase satu dan persiapan pembangunan LRT fase dua.
Terlebih Lintasan LRT fase dua yang diungkapkannya bakal terintegrasi dengan moda transportasi lainnya di Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas.
"Jadi kita bukan hanya bangun infrastruktur, tetapi juga kita maintain hopes (mengelola harapan) masyarakat agar pembangunan didukung dan bukan hanya menjadi wacana. Karena memang sistem transportasi itu harus terintegrasi," tambahnya.
Selain itu, alasan mengapa pihaknya belum dapat memaparkan rencana pembangunan lima fase lanjutan, khususnya trase atau lintasan LRT pada masing-masing fase karena khawatir adanya makelar tanah yang menyulitkan proses pembebasan lahan.
"Kita sebelumnya memang sudah terima seluruh trase dari tujuh fase LRT dari pemerintah sebelumnya, tapi perubahan trase kan menjadi wewenang Gubernur. Karena itu fase tiga dan seterusnya masih belum (ditetapkan), kalau rencana pasti ada, tapi kalau dibuka sekarang gimana nanti pembebasan lahannya, pasti bermasalah, dampaknya ke masyarakat lagi, bisa sepuluh tahun tunggu LRT ini beroperasi," tutupnya. (ibl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menhub: Bagi kami ini Adalah era Baru
Redaktur & Reporter : Adil