jpnn.com - JAKARTA - Peneliti dari Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) Hariri mengomentari kabar heboh yang beredar di dunia maya terkait dugaan korupsi dana bansos DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun.
Korupsi adalah perbuatan pencurian terhadap keuangan negara yang dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mark-up anggaran, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan dan sejumlah hal lain.
BACA JUGA: KPK Persilakan Masyarakat Laporkan Praktik Dugaan Korupsi Bansos DKI
Kabar dugaan korupsi Bansos DKI menjadi heboh berawal dari kicauan pegiat sosial media Rudi Valenka, melalui sebuah utas di akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023.
"Saya kira dalam hal ini aparat penegak hukum semestinya langsung menyelisik lebih dalam, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujar Hariri dalam keterangannya, Senin (16/1).
BACA JUGA: Soal Tumpukan Beras Bansos, Fraksi PSI Desak Heru Lakukan Ini
Hariri menyatakan demikian karena lembaga antirasuah sebelumnya ikut melakukan supervisi terkait penyaluran dana Bansos Covid-19.
Hal tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 386/2020 tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Virus Corona atau Covid-19 dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta.
BACA JUGA: Harga Beras Mulai Bergejolak di Jakarta, Waduh!
"Kala itu, monev (monitoring evaluasi) KPK menemukan kendala soal transparansi dan juga masalah data penerima penyaluran bansos, yakni cleansing data karena perbedaan data penerima bansos DKI Jakarta dengan data di Kemensos RI."
"Makanya, kalau benar ada ribuan tumpukan sembako terbengkalai itu merupakan bansos Covid-19 2020, patut diduga ada korelasi persoalan data penerima bermasalah yang mungkin saja tujuannya untuk mark-up penyediaan bansos," katanya.
Hariri juga menilai sangat memalukan jika benar ada tumpukan paket bansos yang membusuk.
Pasalnya, pada masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat kesusahan.
"Seharusnya Gubernur DKI dan Pemprov, maupun legislatif, punya tanggung jawab besar melindungi kebutuhan masyarakat kecil," katanya.
Hariri meyakini perkara ini bagi KPK bukan hal yang sulit.
"Makanya, KPK tidak cukup sekadar merespons dengan pernyataan seolah-olah serius tetapi hanya akan dan akan tanpa kerja konkret," ucapnya.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebelumnya juga menyatakan pandangan senada.
Partai ini mendesak lembaga antirasuah untuk segera turun tangan.
"PSI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangani kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada 2020 yang mencapai Rp 2,85 triliun," ujar juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Sigit Widodo, dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/1).
Sementara itu Juru bicara KPK Ali Fikri meminta masyarakat aktif melaporkan dugaan korupsi ke lembaga tersebut.
"Kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," ujar Ali dalam keterangannya, Kamis (12/1). (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang