jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung banyaknya pengadaan TNI-Polri dilakukan secara tertutup.
Purnawirawan TNI itu mendorong belanja kebutuhan dua institusi itu mulai dari makan hingga amunisi dimasukkan ke e-katalog sehingga pengadaannya berjalan secara transparan.
BACA JUGA: Di depan Firli Bahuri, Luhut: KPK Jangan Sedikit-sedikit Tangkap, Tidak Bagus juga, Lihat-lihatlah
"TNI-Polri juga harus masuk e-katalog, masa mau pakai celana dalam saja mesti rahasia, kan, enggak benar itu. Jadi nanti beli makanan, senjata, peluru semua masukan e-katalog," kata Luhut dalam acara Stranas Pencegahan Korupsi di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/12).
Luhut mengatakan pengadaan dilakukan secara rahasia apabila barang itu bersifat penting.
BACA JUGA: Dihadiri Luhut hingga Suharso, Stranas PK Luncurkan 15 Aksi Pencegahan Korupsi
"Yang enggak masuk (e-katalog, red) adalah yang intelligence device. Kemudian pesawat terbang gede-gede," ujarnya.
Dalam acara itu, Stranas PK yang dikoordinasikan oleh KPK meluncurkan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024.
BACA JUGA: Soal Subsidi Kendaraan Listrik, Luhut: Kita Sedang Hitung dan Bicarakan
Peluncuran acara bertema Digitalisasi Untuk Cegah Korupsi itu dihadiri Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Peluncuran aksi ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Pasal 5) yang menyebutkan bahwa aksi pencegahan korupsi ditetapkan 2 tahun sekali oleh Tim Nasional PK.
Timnas PK terdiri dari lima kementerian/lembaga, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertindak sebagai koordinator, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri.
Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 ini melibatkan 76 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 68 pemerintah kabupaten/kota. (tan/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi Terima Sheikh Khalid, Pak Luhut Ikut Masuk Masjid
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga