jpnn.com - SURABAYA - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur (Jatim) di Grand City, Surabaya, kemarin (16/3).
Berbicara mengenai serangan narkoba, Luhut mengungkapkan, tahun lalu total 5,9 juta orang mengonsumsi narkoba. Artinya, ada peningkatan 13 persen dari tahun sebelumnya. Tujuh puluh persen peredarannya dilakukan dari dalam penjara.
BACA JUGA: Para Kepala Daerah Harus Waspada, Simak Peringatan Pak Luhut Ini
Delapan puluh persen isi penjara adalah orang-orang yang terlibat barang haram tersebut. ’’Setiap hari 30–50 orang meninggal karena narkoba. Itu yang tidak kita sadari,’’ terang Luhut.
Rapat Forkopimda Jatim kemarin dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi, Kapolda Irjen Pol Anton Setiadji, Kajati Marulli Hutagalung, Pangarmatim Laksda TNI Darwanto, serta bupati/wali kota, Kapolres, Dandim, dan camat se-Jatim.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Kenaikan Iuran JKN Mandiri III Ditunda
Lebih lanjut Luhut memaparkan, pengguna sabu-sabu meningkat 350 persen dan pengguna ekstasi meningkat 280 persen. Banyaknya jumlah korban membuat kasus narkoba menjadi masalah serius yang butuh penanganan cepat. ’’Pemimpin daerah berperan besar untuk upaya pencegahan,’’ tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Mabes Polri Komjen Pol Djoko Mukti mengatakan, bahaya radikalisme dan terorisme telah menjangkiti semua elemen masyarakat.
BACA JUGA: ‎Akhirnya Pencatut Nama KemenPAN-RB Ditangkap Polisi
”Saat ini proses radikalisasi melalui lembaga pendidikan, buku-buku yang dibagikan secara gratis, dan kelompok pengajian,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah berupaya keras untuk menghalau upaya penyebaran paham radikal. Caranya, memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian, menerbitkan buku-buku untuk menetralkan pemahaman terhadap radikalisme. ’’Pemerintah juga harus menjaga kekompakan untuk kesejahteraan rakyat,’’ imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menambahkan, upaya yang diinisiatifkan pemerintah pusat sudah dilakukan jajarannya. Jawa Timur termasuk provinsi dengan jumlah pesantren cukup besar. Karena itu, mereka terus menjalin komunikasi dengan petinggi pesantren untuk meminimalkan paham radikal.
Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu menjelaskan, penguatan komitmen keamanan di daerah tersebut sesuai dengan implementasi Nawacita. Caranya, menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga.
Dalam menangani konflik, pemerintah melakukan dua pendekatan. Pertama, konflik yang bersumber dari keagamaan harus diatasi dengan pendekatan secara agama dan kultural.
Kedua, konflik yang disebabkan kebijakan pemerintah diselesaikan dengan pendekatan struktural. ”Pemerintah memiliki cara, yakni mengedepankan pendekatan agama yang dilakukan secara kultural,” ujarnya.
Sedangkan untuk konflik masyarakat lantaran kebijakan pemerintah seperti permasalahan pertanian dan ketenagakerjaan, pemerintah akan melakukan pendekatan struktural di dalam penyelesaian konflik tersebut. (ant/fid/ris/kim/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bupati Suka Nyabu Bukti Ketertutupan Informasi Calon Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi