jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Syarif Abdullah Alkadrie merespons pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan agar masalah masuknya kapal Tiongkok ke perairan Natuna, Indonesia, tidak dibesar-besarkan.
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di MPR itu mengatakan, Luhut seharusnya bangga dengan masyarakat Indonesia, yang ramai-ramai menanggapi klaim Tiongkok bahwa perairan Natuna itu masuk dalam wilayah teritori mereka.
BACA JUGA: Soal Natuna, Anggota DPR Asal Demokrat Kritik Sikap Luhut dan Prabowo
Menurut dia, sikap rakyat yang protes atas pernyataan Tiongkok itu karena terpanggil sebagai anak bangsa yang memiliki rasa nasionalisme dan menjaga kedaulatan Indonesia.
“Luhut seharusnya bangga masyarakat menanggapi pernyataan Tiongkok tentang perairan laut Natuna masuk teritori Tiongkok. Ini karena rakyat terpanggil, dan karena rasa nasionalisme sehingga rakyat angkat bicara menentang masuknya kapal Tiongkok ke wilayah perairan Indonesia,” kata Syarif, Sabtu (4/1).
BACA JUGA: Fakta dari Insiden Natuna: Indonesia Kurang Mampu Patroli di ZEE
Syarif mengatakan seharusnya Luhut memberi kesan bahwa Indonesia tidak rela kedaulatan negaranya diganggu.
Dia mengingatkan bukan malah terkesan membuat pemerintah menjadi lemah menghadapi Tiongkok yang mengklaim perairan Natuna tersebut. “Jadi seharusnya Luhut bukan malah sebaliknya yakni menimbulkan kesan pemerintah lemah dalam menghadapi pelanggaran teritori perairan Indonesia oleh Tiongkok itu,” ujar Syarif.
BACA JUGA: Inilah Perbandingan Kekuatan Angkatan Laut Indonesia Vs Tiongkok
Legislator yang kini duduk sebagai wakil ketua Komisi V DPR itu menegaskan sangat mendukung protes yang telah disampaikan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atas masuknya kapal Tiongkok ke perairan Natuna.
“Iya memang sudah seharusnya mengajukan nota protes yang menyatakan secara tegas bahwa wilayah tersebut merupakan kedaulatan Indonesia,” kata ketua DPP Partai Nasdem yang juga ketua DPW Partai Nasdem Kalbar ini.
Syarif menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini harus dilakukan dengan baik oleh kedua negara. Dia meyakini penyelesaian masalah ini tidak akan mengganggu hubungan ekonomi kedua negara. “Pemerintah harus kuat dalam posisi bilamana kedaulatan negara kita diganggu,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Luhut meminta masalah masuknya kapal Tiongkok ke perairan di Natuna tidak dibesar-besarkan, karena faktanya Indonesia masih kekurangan kemampuan untuk melakukan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
"Sekarang coast guard kita, Bakamla, sedang diproses supaya betul-betul menjadi coast guard yang besar sekaligus dengan peralatannya," kata Luhut, Jumat (3/1) di Jakarta sebagaimana dikutip Antara.
Luhut menuturkan, patroli di wilayah ZEE memang perlu ditingkatkan. Masuknya kapal Tiongkok itu, lanjut dia, seharusnya jadi momentum refleksi diri karena Indonesia belum mampu melakukan penjagaan.
Pekan lalu, Kemenlu melakukan protes keras kepada Tiongkok atas masuknya kapal mereka ke perairan Natuna di Indonesia. Kemenlu RI menegaskan kapal Tiongkok telah melakukan pelanggaran.
Klaim historis Tiongkok atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan Tiongkok telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982. (boy/jpnn)
VIDEO: Lutuh Bela Anak Buah Prabowo
Redaktur & Reporter : Boy