jpnn.com - JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) akhirnya angkat bicara setelah sepekan terakhir namanya diguncingkan, sebagai pemegang kuasa jabatan melebihi wakil presiden dan menteri koordinator.
Luhut pun menegaskan bahwa jabatannya tidak memiliki kekuasaan seperti yang dituduhkan. "Enggak ada itu. Saya cuma membantu presiden dan wapres. Ya sudah. Saya stafnya presiden. Namanya saja sudah jelas itu," ujar Luhut di kompleks kantornya, Jakarta Pusat, Senin (9/3) malam.
BACA JUGA: Warga Surabaya Hilang di Turki, Ogah Salat di Masjid NU
Luhut menyatakan tugasnya hampir serupa dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang pernah dibentuk pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihapus di zaman Joko Widodo.
Oleh karena itu, tegasnya, tidak ada wewenangnya yang bertabrakan dengan pihak lain. Hanya saja, kata dia, kantor staf presiden tidak bisa menilai menteri-menteri di kabinet seperti yang dilakukan UKP4.
BACA JUGA: Antisipasi ISIS, Tingkatkan Peran Binmas Hingga ke Pesantren
Termasuk tidak dapat mengajukan reshuffle. "Ya justru itu, kita ndak ada, beda kita enggak ada nilai-nilai menteri. Yang negur menteri juga presiden," sambungnya.
Kantor staf, kata Luhut, hanya melaporkan hasil kerja program-program kementerian yang diminta presiden. Luhut menamakan dirinya sebagai alat presiden untuk bekerja.
BACA JUGA: Lihat nih...Dua Politisi PDIP Saling Melotot
"Jadi ini adalah tool presiden. Alat daripada presiden. Kalau dalam bahasa tentaranya adalah leher. Tidak punya kepribadian. Yang punya keputusan itu presiden. Saya hanya alat presiden untuk membantu pengambilan keputusan oleh presiden," paparnya.
Soal pembentukan kelembagaannya saat ini, Luhut enggan menjelaskannya. Ia hanya mengamini bahwa akan dibantu lima deputi. Namun, identitas deputi baru akan disampaikan setelah pelantikan. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Parpol, JK: Rp 1 Triliun Satu Partai per Tahun? Wuiihhh
Redaktur : Tim Redaksi