jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/5). Pria yang akrab disapa Lulung itu diperiksa dalam kasus dugaan korupsi uninterruptible power supply (UPS) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Lulung mengatakan, pertanyaan penyidik masih normatif.
"Ya, jadi hasil pemeriksaan kemarin itu normatif saja soal pembahasan Badan Anggaran sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 perihalnya mengenai Pembahasan dari KUAPPAS menjadi KUAPPA, pengantar pidato gubernur dalam Paripurna, kemudian pembahasan. Jadi normatif," kata Lulung di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (5/5).
BACA JUGA: Lulung: Emang Saya Psikopat?
Lulung mengaku sempat ditanya mengenai Alex Usman yang menjadi salah satu tersangka kasus UPS. Alex merupakan pejabat pembuat komitmen Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.
"Ketika saya ditanya kenalkah dengan Alex Usman, saya bilang tidak mengenal secara pribadi maupun dinas," ucap Lulung.
BACA JUGA: KAI Tambah Perjalanan KRL, Bidik 982 Perjalanan Per Hari
Di hadapan polisi, Lulung juga menjelaskan perihal proses pengadaan UPS, khususnya soal lelang proyek. Dia mengatakan, lelang bukan berada di DPRD.
"Lelang itu pengguna anggaran. Kalau kami adalah pembahasan anggaran. Pengguna anggaran itu adanya di eksekutif. Lelang ada di sana, beli barang ada di sana," ujar Lulung.
BACA JUGA: Ditanya Soal Kasus UPS, Anggota DPRD Hanura Ngambek
Lulung menyatakan, apabila dalam kasus UPS ada kerugian negara, maka hal itu menjadi tanggungjawab eksekutif. "Kerugian negara bukan di DPRD, adanya di eksekutif," tegas Lulung. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kalau Tak Terlibat Kasus UPS, Kenapa Harus Ketar-ketir
Redaktur : Tim Redaksi