jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana kembali mengklaim tak terlibat korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta 2014.
Lulung yakin Polri bersikap profesional mengusut kasus yang telah menjerat dua mantan anak buah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu.
BACA JUGA: Ahok: Saya Siap-Siap Kalah
"Tetapi yang selalu terbayang dalam klien kami (Lulung) adalah, 'saya bisa menjamin bahwa diri saya tidak terlibat terhadap UPS'," kata Razman Arif Nasution, Kuasa Hukum Lulung di Badan Reserse Kriminal Polri, Kamis (1/10).
Meski merasa tak terlibat, Lulung tak ingin sesumbar misalnya bersikap seperti mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang berani menantang untuk digantung di Monas jika terbukti korupsi.
BACA JUGA: Pengemudi Go-Jek Mangkal di Trotoar akan Ditertibkan
"Kami tak mau berandai-andai seperti Anas, gantung saya di monas misalnya. Tetapi beliau (Lulung) mengatakan bahwa saya bersedia membuka tabir ini," ujar Razman.
Ia pun mengatakan, Lulung berharap Polri tidak semudah institusi lain menetapkan seorang menjadi tersangka. Menurutnya, kalau Lulung ditetapkan sebagai tersangka, "Maka saya kuasa hukum tentunya akan melakukan upaya hukum," katanya.
BACA JUGA: Digarap Bareskrim Lagi, Lulung: Allah Maha Melihat
Ia mengatakan, kalau Polri serius dan benar serta tidak ada kriminalisasi mengusut UPS ini maka akan ketemu siapa aktor di balik kasus tersebut. "Dan aktor itu menurut perhitungan beliau (Lulung), orang penting di DKI," kata Razman.
Lulung pun siap bekerjasama membuka semuanya. Lebih lanjut Razman mengaku Lulung pernah bercerita kepadanya bahwa kalau diusut-usut memang ada oknum pimpinan di Komisi E DPRD dulu yang diduga terlibat. Sedangkan Lulung, kata dia, sebagai koordinator komisi E tidak terlibat.
"Kan UPS sudah berlarut-larut nih. Jadi memang kita patut menduga ada oknum pimpinan komisi di DPRD yang memang kita duga mendapat keuntungan," katanya. "Ini yang harus dikejar."
Menurutnya pula, kalau misalnya dalam kasus ini Polri harus memeriksa Ahok, maka itu harus dilakukan. "Kalau kasus ini sampai kepada Ahok, Mabes Polri harus periksa Ahok karena sebagai penanggungjawab anggaran," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilih ERP Atasi Macet, Ternyata Ini Alasan Ahok
Redaktur : Tim Redaksi