Lulus CPNS Sebelum Pengumuman

Jumat, 17 Desember 2010 – 06:12 WIB
SENGKANG - Proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Pemkab Wajo, Sulawesi Selatan, tercorengBeredar isu bahwa sejumlah CPNS sudah dipastikan lulus sebelum pengumuman

BACA JUGA: Berebut Lokasi Monumen Bela Negara

Rumor beredar, sejumlah formasi CPNS sudah di booking oknum pejabat di Pemkab Wajo
Namun, isu itu dibantah

BACA JUGA: RE Nainggolan Sendiri yang Minta Pensiun



Seperti dilansir Fajar (Grup JPNN), Jumat (17/12), formasi Penyusunan Program Evaluasi yang kuotanya hanya 3 orang,  misalnya, sudah habis dibagi para pejabat
Bahkan, formasi analisis jabatan dan perencanaan ekonomi pembangunan juga sudah dibooking.

Bagi mereka yang sudah dipastikan lulus itu diwajibkan  menyetor sejumlah uang yang disepakati dua hari sebelum pengumuman

BACA JUGA: Jalur Wisata Banten Rawan Kecelakaan

Jika tidak, namanya akan dicoret dan diganti dengan nama lain.

Hal tersebut dibeberkan anggota Badan Pekerja Wajo Anti Corruption Committee (WACC), Muhammad SabriBerdasarkan hasil temuannya, WACC mencatat sedikitnya ada 180 jatah yang sudah dipesan sebelumnya oleh oknum pejabat di lingkup Pemkab

"Para CPNS ditawarkan membayar sejumlah uang mulai Rp40 juta hingga Rp60 juta ketika ingin diluluskanJelas ada orang dalam di BKDD yang terlibat," ujarnya.

Indikasi ini sangat kuatPraktik pesanan pada penerimaan CPNS kali ini, antara lain, para peserta ujian CPNS bebas membawa HP ke ruang ujian dan pengawas tidak menggeledah peserta.

Sementara itu, Sekretaris BKDD, Amiruddin yang selama ini proaktif mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan proses seleksi CPNS membantah hal tersebut

Menurut dia, semua skoring ditentukan Universitas Indonesia (UI) dan tidak bisa utak-atikSebab, lanjut dia, bagaimanapun hasilnya, itu adalah murni hasil pemeriksaan dari UI.

"Tidak ada seperti itu, dan tidak  bisa juga dikomentari hal-hal seperti itu, karena skoring ditentukan UIInsyaAllah bisa digaransi tidak ada sistem jatah seperti itu," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKDD Kabupaten Wajo, Andi Safri Modding yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu tentang informasi tersebut.

"Saya belum tahu informai itu, saya justru berterima kasih kepada teman-teman pers atas informasinya dan saya akan telusuri  ituKarena ini merugikan orang banyakKalau memang terbukti itu akan kami tindak," tandasnya.(lin/gus/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Surakarta Ikut Tuntut Status Istimewa


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler