jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan audit forensik terhadap seluruh sistem yang digunakan dalam seleksi tes CASN (calon aparatur sipil negara) dari Sabang sampai Merauke.
“Hal itu untuk mengetahui di mana dan komputer mana saja yang digunakan peserta ada remote access diunduh, dan jejak digital peserta melakukan kecurangan,” kata Lukman kepada Antara di Jakarta, Selasa (16/11).
BACA JUGA: Buntut Dugaan Kecurangan, Komisi II DPR RI Desak Seleksi CPNS 2021 Diulang
Lukman mengatakan itu terkait hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Kepala BSSNHinsa Siburian yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/11).
Menurut Luqman, kalau audit forensik tersebut dilakukan, maka proses tes seleksi kompetensi bidang (SKB) harus ditunda dulu. Sebab, lanjut dia, berdasar laporan yang diterima Komisi II DPR, baru sembilan titik lokasi yang dilaporkan terjadi indikasi kecurangan.
BACA JUGA: Info Terbaru BKN soal Kecurangan Saat SKD CPNS 2021 di Buol, Orang Dalam Terlibat?
"Karena yang dilaporkan baru 9 titik lokasi, rata-rata di luar Pulau Jawa. Saya khawatir kecurangan di lokasi tes di Pulau Jawa lebih dahsyat jika melihat modus kecurangan yang dilakukan," ungkapnya.
Luqman mengaku jengkel adanya kejadian seleksi CPNS dengan penggunaan sistem computer assisted test (CAT) yang bisa dibobol dengan cara yang sederhana, bukan menjebol sistem keamanan.
BACA JUGA: Heboh Dugaan Kecurangan Tes CPNS & PPPK di Tilok Pemkab Buol, Tidak Ada Ampun
Menurut dia, berdasarkan penjelasan BSSN dalam RDP Komisi II DPR, kecurangan tes dilakukan dengan mengunduh aplikasi remote access pada komputer yang digunakan yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam tes tersebut.
"Misalnya, orang yang punya akses masuk ke ruangan yang di dalamnya terdapat komputer yang digunakan untuk tes, lalu mengunduh remote access sehingga dapat terhubung dengan perangkat komputer di luar. Ketika sudah terkoneksi maka orang dengan menggunakan komputer di luar bisa mengerjakan soal tes CPNS," katanya.
Oleh karena itu, Luqman menilai persoalan dugaan kecurangan tes CPNS tersebut ada pada faktor sumber daya manusia (SDM) yang memanfaatkan akses masuk ruang tes.
Dia menyarankan perangkat yang digunakan dalam proses seleksi CASN adalah milik negara, bukan sewa dari pihak swasta karena rawan menimbulkan potensi kecurangan.
"Perlu juga ada internet khusus untuk pemerintah, sifatnya tidak pubik yang digunakan untuk kegiatan negara saja," ujarnya.
Luqman juga menyarankan BSSN membuat sistem proteksi khusus untuk jaringan siber negara, sehingga perangkat milik negara selalu terhubung dengan perangkat keamanan yang kuat.
Selain itu, lanjut dia, sistem proteksi khusus itu dapat digunakan ketika ada orang yang mau mengunduh program tertentu di perangkat milik negara, maka muncul peringatan dari ruang kontrol BSSN. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy