jpnn.com - JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh masih ngantor di Kemendikbud. Dia mengaku memang masih ngantor di Kemendikbud, Senayan, hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk menteri pendidikan baru.
Nuh menjelaskan selepas pergantian kursi Presiden dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi), ia tidak langsung pulang ke Surabaya. Dia mengaku masih tinggal di Jakarta dan mendiami rumah dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan. “Kalau menginap di hotel, nanti dibilang pemborosan,” katanya Kamis (23/10).
BACA JUGA: Jokowi Tak Perlu Fit and Proper Test untuk Calon Menteri
Apalagi selepas tidak jadi Menteri lagi, Nuh tidak lagi mendapatkan gaji atau tunjangan sebagai pejabat negara. Mantan rektor ITS Surabaya itu mengatakan, kalaupun setelah Presiden Jokowi dilantik ia menggelar rapat di Kemendikbud, sifatnya bukan rapat pimpinan (rapim). “Itu hanya pertemuan-pertemuan biasa,” jelas dia.
Nuh juga menuturkan dia masih memiliki tanggungn administrasi yang harus diselesaikan hingga benar-benar balik ke Surabaya menjadi dosen ITS. Sedangkan alasan dia masih bertahan di Kemendikbud untuk etika birokrasi. Nuh akan tetap ngantor di Kemendikbud hingga ada Menteri pengganti yang diumumkan Presiden Jokowi. ”Ini sebagai wujud etika birokrasi,” tandasnya.
BACA JUGA: Awas, Menteri Kotor Masuk Kabinet
Rencananya Nuh akan mengenalkan jajaran pejabat eselon I Kemendikbud kepada menteri penggantinya nanti. Alasannya adalah pejabat eselon I Kemendikbud di bawah kepemimpinan Nuh diangkat oleh SBY sehingga perlu dikenalkan dengan menteri baru yang dipilih oleh Presiden Jokowi.
“Intinya tidak benar saya masih memimpin rapim. Hanya pertemuan-pertemuan biasa,” kata Nuh.
BACA JUGA: Tanpa Menteri, Kinerja Kementerian Terpengaruh
Awal berhembus kabar Nuh masih memimpin rapim keluar dari sejumlah pejabat Kemendikbud sendiri. Beberapa pejabat sempat menolak wawancara dengan wartawan karena masih ada rapim dengan Nuh. Padahal saat itu Presiden Jokowi sudah dilantik menjadi Presiden RI ke tujuh.
Di masa transisi pemerintahan ini, Nuh mengomentari dipecahnya Kemendikbud menjadi dua lembaga. Pertama adalah Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Kedua adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. “Pemisahan ini tentunya sudah dimatangkan oleh Pak Jokowi selaku presiden baru,” kata dia.
Nuh mengatakan segala konsekuensi atas pemecahan ini, tentunya sudah dipertimbangkan oleh pemerintahan baru. Termasuk jaminan keberlanjutan anak sekolah dari pendidikan menengah (SMA dan SMK) ke pendidikan tinggi.
Di era Nuh, keberlanjutan akses pendidikan dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi mudah dikoordinasikan karena berada di satu atap kementerian. Tetapi di era Presiden Jokowi, butuh upaya ekstra karena urusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi ada dia dua kementerian yang berbeda.
Terkait sosok atau nama Menteri penggantinya, Nuh belum membeber dengan jelas. Apakah penggantinya dari kalangan rektor? “Insya Allah seperti itu,” jelasnya.
Kode dari Nuh itu menguatkan tiga sosok calon Mendikbud yang sudah mencuat belakangan ini. Yakni Rektor UGM Pratikno, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, dan mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat.(idr/owi/wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cara Jokowi Cari Menteri Mestinya Ditiru DPR untuk Pilih Pimpinan Komisi
Redaktur : Tim Redaksi