jpnn.com - JAKARTA - Panitera Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, sudah menandatangani nota kesepahaman terkait kerjasama pertukaran data perkara pidana pada tingkat kasasi dalam rangka rintisan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi.
Nota yang ditandatangani 30 Oktober 2015, itu melingkupi implementasi penyampaian perpanjangan penetapan penahanan dan petikan putusan berbasis teknologi informasi pada tingkat kasasi.
BACA JUGA: Hidayat: Begini Cara Mengawali Tahun Baru
Ketua MA Hatta Ali menegaskan, komunikasi diawali dari pemberitahuan adanya permohonan kasasi dalam perkara pidana ke MA. Selama ini mekanisme penyampaian pemberitahuan dilakukan menggunakan media surat dan faksimile. "Mekanisme pemberitahuan ini akan diubah menggunakan aplikasi komunikasi data Direktori Putusan," kata Hatta.
Caranya, ia menjelaskan, pengadilan mengunggah dokumen elektronik pemberitahuan kasasi ke Direktori Putusan. Sistem Direktori putusan selanjutnya akan memberitahukan ke semua pihak yang terkait melalui sistem dan surat elektronik. Kepaniteraan Muda Pidana segera menindaklanjuti penetapan perpanjangan penahanannya.
BACA JUGA: Ibu Menteri yang Cantik: Terima Kasih loh, Mas
Setelah dikeluarkan penetapan perpanjangan penahanan, MA mengunggah penetapan tersebut ke Direktori Putusan. Sistem Direktori Putusan selanjutnya akan mengirimkan dokumen tersebut ke Sistem Informasi Data Pemasyarakatan.
"Sistem ini selanjutnya akan mengirimkan penetapan perpanjangan penahanan ke sistem informasi lembaga pemasyarakatan terkait," kata Hatta.
BACA JUGA: TERSERAH! Sudah jadi Komisaris, Relawan Jokowi Diangkat jadi Dirjen
Selain penetapan perpanjangan penahanan, MA juga akan mengupload petikan putusan ke Sistem Direktori Putusan. Sistem komunikasi data Direktori Putusan akan mengirimkan dokumen elektronik petikan putusan ke pengadilan negeri. "Serta semua pihak yang terkait," tuntasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah: KMP dan DPR Diuji di 2016
Redaktur : Tim Redaksi