jpnn.com, JAKARTA - Dalam penerapan tilang elektronik (e-Tilang) nanti, Ditlantas Polda Metro Jaya mengusulkan pada Mahkamah Agung agar pengemudi yang melanggar tak perlu disidang.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf mengatakan, pihaknya ingin pelanggar bisa langsung membayar denda. Selain memudahkan pelanggar, hal itu juga tak memakan waktu lagi untuk bersidang.
BACA JUGA: Penerapan e-Tilang Masih Fokus Sasar Pelat B
“Saya ke Mahkamah Agung, meminta untuk mempersempit birokrasi pembayaran tilang. Kami usulkan bahwa kalau masyarakat kena tilang, tidak perlu lagi ada sidang, kecuali kalau dia tidak terima atau menyangkal dari apa yang dipersangkakan,” kata Yusuf kepada wartawan, Kamis (27/9).
Menurut dia, dengan usulan itu, pihak MA bersama instansi terkait memberikan dukungan penuh. Hal tersebut diharapkan dapat membuat sistem birokrasi jauh lebih efisien.
BACA JUGA: Tak Mau Bayar e-Tilang, STNK Diblokir
“Respons mereka sangat mendukung sekali. Kalau untuk kemajuan bangsa dan negara mendukung. Tapi kami juga masih terus mencari formulasinya,” sambung dia.
Terkait pemblokiran STNK jika tak membayar denda tilang dalam 14 hari, Yusuf menegaskan, sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang CCTV ini sudah mempunyai payung hukum yang jelas, yakni Undang-undang Lalu Lintas dan Undang-undang ITE.
BACA JUGA: Masih Uji Coba, Pelanggar e-Tilang Belum Ditindak
“Ini sudah ada payung hukumnya jadi di UU 22 LLAJ juga ada, di UU ITE juga ada, masalah pemblokiran STNK yang berkaitan dengan pelanggaran maupun tindak pidana atau tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor itu sudah diatur, boleh diblokir,” tandas Yusuf. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Perlu Antre Bayar Tilang, Cukup Klik Srintil
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan