jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak geram dengan adanya putusan yang mengubah ketentuan batas usia pencalonan bagi calon eksekutif.
Hal ini untuk menanggapi dikabulkannya permohonan hak uji materi (HUM) terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur oleh Mahkamah Agung (MA).
BACA JUGA: Demokrat Nilai Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah Bukan untuk Muluskan Satu Pihak
Putusan MA yang dimaksud adalah Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu (29/5).
“Sejak awal usia capres digugat sebenarnya sudah aneh, dan keputusan MA ini terkesan menjadi basi. Hanya butuh legitimasi buat siapa yang berkuasa,” ucap Gilbert dalam keterangannya, Jumat (31/5).
BACA JUGA: Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah untuk Siapa?
Menurut dia, apabila hak semua orang tanpa batas usia, maka sepatutnya batasan kesehatan juga tidak boleh ada karena melanggar HAM.
Gilbert yang juga seorang dokter ini pun menyindir bahwa putusan MA tersebut rentan dikaitkan dengan kepentingan keluarga tertentu.
BACA JUGA: MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah, Seno PDIP Gerah: Ini Tak Baik untuk Demokrasi
Dalam hal ini kemungkinan adalah keluarga Presiden Joko Widodo untuk memuluskan jalan putranya Kaesang Pangarep untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 2024.
“Hal seperti ini butuh kesadaran menyikapi adanya keluarga maruk yang melakukan apapun untuk kepentingannya,” kata dia.
Sebelumnya, MA memerintahkan KPU untuk mengubah ketentuan dari yang sebelumnya calon gubernur dan wakil gubernur berusia berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon.
Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu (29/5). (mcr4/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Bilang Begini Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kada
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi