jpnn.com, HONG KONG - Gelombang demonstrasi menuntut perubahan demokratis di Hong Kong belum juga reda. Ini menimbulkan keraguan di benak sejumlah pihak mengenai keberlangsungan prinsip "Satu Negara, Dua Sistem". Lalu, bagaimana sikap pemerintah Indonesia?
Menurut Pelaksana Konsul Jenderal RI Mandala S Purba, prinsip yang berjalan sejak kembalinya Hong Kong ke Tiongkok pada 1997 itu sudah bagus, sehingga tidak perlu diubah. Buktinya, kota berpenduduk sekitar tujuh juta jiwa itu mampu mempertahankan eksistensi sebagai salah satu pusat perekonomian di Asia.
BACA JUGA: Polisi Hong Kong Berhasil Atasi Demonstran
"Nggak ada (perubahan). Kami sudah melihat. Sistem mereka sudah bagus," ujar dia kepada ANTARA, Selasa (24/9).
Kalau pun akhir-akhir ini dilanda berbagai unjuk rasa, masa depan Hong Kong yang menjalankan praktik One Country, Two Systems itu tidak akan berubah.
BACA JUGA: Demonstran Hong Kong Coba Benturkan Inggris dengan Tiongkok
Tidak ada yang bisa memastikan kapan aksi massa tersebut reda, namun Mandala melihat dengan adanya pola pengamanan yang akhir-akhir ini makin ketat telah menjadikan Hong Kong relatif stabil dibandingkan beberapa waktu sebelumnya.
"Tidak seperti dulu yang bebas-bebas saja. Sekarang kalau ke bandara, (ditanya) mau apa? Kalau ada pemberitahuan ada demo di bandara, siapa pun yang akan ke bandara ditanya sama polisi. Kalau ada orang Hong Kong tidak bawa ID (kartu identitas) dan tidak bawa tiket pesawat, ya, tidak boleh ke Bandara," ujarnya.
BACA JUGA: Menlu Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban Demonstrasi Anarkistis di Hong Kong
Oleh karena itu, dia mendukung upaya aparat keamanan setempat dan berharap pengetatan keamanan terus dilakukan guna menjamin stabilitas Hong Kong.
Tentu saja dengan kalangan dunia usaha yang juga mendambakan kondisi keamanan di Hong Kong tetap terpelihara dengan baik agar kerja sama ekonomi dengan Indonesia berjalan semestinya.
Kalau pun situasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini berpengaruh terhadap situasi di Hong Kong, Mandala menganggapnya tidak terlalu signifikan dan sama sekali tidak membahayakan eksistensi "Satu Negara, Dua Sistem" itu.
Indonesia sangat berkepentingan dengan stabilitas keamanan di Hong Kong, mengingat 180.000 warga negara Indonesia tinggal di kota berstatus wilayah administrasi khusus di bawah pemerintah pusat Tiongkok itu.
Kalau unjuk rasa terus berlangsung, tidak bisa dibayangkan bagaimana masa depan sedikitnya 174.000 tenaga kerja Indonesia yang menggantungkan nasibnya kepada para majikan di Hong Kong.
Kabar mengenai krisis di Hong Kong telah menyebar sangat cepat hingga seluruh pelosok perdesaan di pesisir selatan Pulau Jawa yang merupakan wilayah asal mayoritas TKI di Hong Kong.
Hampir semua warga desa di Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, tahu dengan apa yang terjadi di Hong Kong akhir-akhir ini.
Mereka mendapatkan kabar langsung dari keluarganya yang bekerja di sektor informal di Hong Kong. Miris, prihatin, dan penuh ketidakpastian menggelayuti para keluarga TKI akan kerabat mereka yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di Hong Kong.
Namun, Mandala memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan perlindungan bagi semua WNI di Hong Kong dan dia meyakini majikan para TKI di Hong Kong memberikan perhatian kepada.
"Misalnya, kalau ada warga kita yang telat pulang, majikan kadang menjemputnya. Hampir tidak ada warga kita yang telantar di tengah jalan karena tidak bisa pulang. Semua lancar," ujar Mandala. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil