jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai para kepala daerah masih ragu soal jaminan gaji dan tunjangan dari pemerintah pusat untuk guru PPPK.
Hal itu yang membuat kuota satu juta guru PPPK belum terpenuhi hingga saat ini.
Menurutnya, para kepala daerah belum sepenuhnya percaya pada janji Nadiem Makarim yang sudah menegaskan gaji PPPK ditanggung di APBN.
Mereka khawatir itu sekadar pernyataan kosong dan pada akhirnya daerah dibebani kewajiban gaji guru PPPK.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2021: Seleksi 3 Kali, Inilah Jadwalnya
"Mereka itu hanya mendengar Mendagri," kata Andreas dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud, Rabu (10/3).
Menurutnya, para kepala daerah memilih menunggu Mendagri membahas dan memberi instruksi soal gaji dan tunjangan PPPK.
BACA JUGA: Kabar Gembira, PPPK Bakal Digelontor 4 Kali Gaji
"Mendagri itu atasan langsung kepala daerah. Mereka hanya patuh dan percaya pernyataan Mendagri. Kalau Mendikbud enggak," tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Sementara itu Esti Wijayati, anggota Komisi X dari PDI Perjuangan mempertanyakan sikap pemerintah yang hanya memerhatikan guru sementara ada tenaga kependidikan yang turut berjasa dalam kegiatan belajar mengajar.
Pemerintah, kata dia, seharusnya memberikan kesempatan tenaga kependidikan untuk ikut tes PPPK.
"Guru dan tenaga kependidikan satu paket," tuturnya.
Formasi PPPK Kemendikbud tahun ini mencapai 1 juta. Sampai 5 Maret 2021, kebutuhan formasi yang diajukan pemda ke KemenPAN-RB baru 568.238. Masih ada selisih 431.762 formasi yang belum terisi. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad