KOORDINASI antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI merupakan langkah pasti dalam mengatasi persoalan ibu kotaPasalnya, kewenangan menyelesaikan persoalan Jakarta tidak hanya tertumpu pada pemerintah provinsi
BACA JUGA: Parkir On Street Difokuskan di Gajah Mada dan Hayam Wuruk
Berbagai regulasi yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat harus berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini
BACA JUGA: Bogor Geber Gerakan Mengaji
Diperlukan keterlibatan seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat“Tidak mungkin pemerintah provinsi saja yang bisa menyelesaikan persoalan ibu kota
BACA JUGA: Bogor Geber Gerakan Mengaji
Pemerintah pusat juga harus ikut berperanBerbagai program yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat tentunya harus dikedepankan,” ujar Ketua Umum Jaringan Pemuda Penggerak (Jamper) Ghea Hermansyah dalam acara Milad ke-4 Jamper di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.Kendati demikian, menurut dia, peranan masyarakat juga merupakan ujung tombak dalam menyikapi persoalan yang dihadapi JakartaTanpa pengawasan oleh masyarakat, dikhawatirkan membuka celah terjadinya penyimpangan oleh aparatur“Seperti upaya mengatasi kemacetan, masyarakat harus mengawal setiap langkah kebijakan Pemprov DKIIni demi kepentingan bersama,” tandas Ghea.
Setiap langkah kebijakan pemerintah, sambung dia, perlu diimbangi dengan kontrol sosial yang kuatNamun peranan dan tindakan masyarakat pun menjadi bagian dari mengatasi persoalan Jakarta“Tidak hanya sekedar gerakan sosial dengan mengedepankan aksi massa, tapi memberikan gagasan perubahan secara konkret dan ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan kerja-kerja sosial,” tutur Ghea.
Adanya kontroversi atas penerapan kebijakan Pemprov DKI, kata dia, jangan hanya dinilai sebagai bentuk penolakan semataNamun perlu dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan memperkuat langkah kebijakan dalam menata ibu kota“Kontroversi bukan kendalaTujuannya menuai solusi dan perbaikan atas kondisi saat ini,” imbuhnya.
Selain itu, Ghea mengatakan, persoalan yang dialami Jakarta saat ini tidak terlepas dari tanggungjawab pemerintah pusat“Pusat dan daerah harus gotong royong dalam menata JakartaKota ini milik kita semua, masyarakat dan pemuda harus kritis menyikapi persoalan yang mendera Jakarta,” tambahnya.
Sementara Ketua Panitia Milad ke-4 Jamper Dani Kusuma menegaskan, keberadaan organisasi ini menjadi bagian dari langkah membangkitkan spirit kaum mudaJakarta sebagai barometer perkembangan seluruh aspek di tanah air, tentunya harus dikawal secara kritis“Begitu banyak persoalan di depan mataPemuda tidak bisa diam begitu saja,” tuturnya.
Salah satu yang menjadi perhatian bagi Jamper, kata Dani, terkait persoalan mengatasi kemacetan lalu lintas jalanSeperti halnya pembatasan jam operasional truk hingga penghapusan parkir on street (tepi jalan), merupakan kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat ibu kota“Selagi kebijakan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat, tentunya harus mendapat dukungan secara utuh dari masyarakat,” tukasnya(rul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puncak Dipadati Kendaraan Wisatawan
Redaktur : Tim Redaksi