jpnn.com, JAKARTA - Tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi dan Jaksa Agung ST Burhanuddin meningkat pasca-ditangkapnya mafia minyak goreng yang meresahkan masyarakat.
Direktur eksekutif Lembaga Survey Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan tren kepuasan terhadap Presiden Jokowi sempat menurun dibanding survei awal Januari 2022 yang pada saat itu mencapai 75 persen. Tren kepuasan ini kembali melorot seiring dengan mulai langkanya minyak goreng.
BACA JUGA: Saran dari Prof Romli untuk Penanganan Kasus Dugaan Mafia Minyak Goreng, Begini
Pada Februari 2022, kepuasan Presiden menjadi 71 persen merosot menjadi 64,6 persen menurut SMRC pada Maret 2022. Dengan demikian, dalam empat survei terakhir kepuasan Presiden terus merosot hingga di bawah 60 persen pada pertengahan April 2022.
“Namun uniknya, pada survei kedua yang kami lakukan pada 20-25 April 2022, approval rating Presiden Jokowi justru meningkat cukup lumayan dari 59 persen menjadi 64,1 persen,” ujar Burhanuudin dalam paparan release survey Indikator pada Kamis (28/4/2022).
BACA JUGA: Erick Thohir Dorong BUMN Stabilisasi Harga Minyak Goreng
Hadir dalam paparan survei tersebut Menkopolhukam Mahfud MD, Ketua Persepsi Philips Vermonte yang digelar secara daring. Survei Nasional digelar 20-25 April 2022.
Pengalaman selama ini, kata Burhanudin, responden survei telepon cenderung lebih kritis disbanding warga secara umum. Pada survei-survei telepon sebelumnya, approval Presiden biasanya lebih rendah dibanding survei tatap muka.
BACA JUGA: Gandeng ID Foods, PTPN Group Distribusikan Minyak Goreng & Gula Dengan Kapal Tol Laut
“Tidak ada kejadian lain yang terjadi pada satu pekan terakhir kecuali dua peristiwa penting yang bisa menjelaskan mengapa kepuasan terhadap presiden meningkat kembali,” kata Burhanuddin.
Pertama, kata dia, langkah Jaksa Agung menetapkan tersangka kasus ekspor minyak goreng.
Kedua, pengumuman Presiden Jokowi menyetop ekspor minyak sawit hingga kebutuhan warga bisa terpenuhi secara memadai.
“Dua peristiwa penting ini bisa jadi menjelaskan mengapa tren penurunan kepuasan Presiden berhenti, dan bukan hanya itu juga meningkatkan kembali approval rating Jokowi,” kata Burhanuddin.
Survei menemukan betapa krusialnya minyak goreng dalam menjelaskan approval Presiden.
Selama ini, Indikator Politik menemukan naik-turunnya kepuasan terhadap presiden sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi.
Namun, kelangkaan minyak goreng selama berbulan-bulan diyakini menurunkan approval rating Presiden karena meskipun terjadi surplus perdagangan dan naiknya pajak, hal-hal ini tidak dirasakan masyarakat luas.
Hasil temuan Indikator, 84 persen warga secara nasional mengaku sulit menemukan minyak goreng.
Pada survei terakhir setelah terjadi penegakan hukum kasus minyak goreng dan pengumuan Presiden melarang ekspor bahan baku minyak goreng, responden yang mengaku masih sulit mendapat minyak goreng menurun signifikan.
Pada survei 14-19 April, 73 persen mereka juga tahu bahwa minyak goreng langka karena minyak goreng lebih banyak diekspor keluar negeri.
Sebanyak 86 persen lebih juga yakin kelangkaan minyak goreng karena ulah para mafia.
“Hal ini yang menjelaskan mengapa kemudian dukungan publik sangat besar diberikan kepada Jaksa Agung dalam memerangi mafia minyak goreng yang kemudian berkorelasi dengan peningkatan kepuasan terhadap presiden,” kata Burhanuddin.
Namun demikian, situasi saat ini tetap menunjukkan celah kritis dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi nasional.
Pada tingkat kepercayaan warga yang tinggi terhadap intitusi penegak hukum, dan tren positif atas evaluasi kinerja lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan KPK, persepsi warga secara umum terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tampak sangat kritis, terutama pemberantasan korupsi.
Menko Polhukam Mahfud MD menilai hasil survei yang direlese Indikator Politik Indonesia terkait kepuasan publik terhadap kinerja lembaga Pemerintah khususnya di bidang Hukum sangat beralasan.
Misalnya, kata Mahfud, kinerja presiden Jokowi oleh publik masih dinilai memuaskan 64,1 persen itu menjadi bantahan terhadap apa yang sering didengungkan oleh orang-orang tertentu bahwa pemerintah ini sudah kehilangan kepercayaan.
“Justru sekarang ini naik, dari sebelumnya 59,9 persen menjadi 64,1 persen dan itu memberikan keyakinan bahwa setiap kebijakan pemerintah dan tindakan pemerintah yang menonjol dalam kasus kasus tertentu mempengaruhi sensitifitas publik didalam menilai kinerja pemerintah,” ujar Mahfud saat hadir dalam release hasil survei Indikator, Kamis (28/4).
Menurut Mahfud, pada bulan Januari Februari 2022 tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah mencapai tertinggi selama delapan tahun.
Penegakan hukum secara umum itu mengalami kenaikan meskipun Kejaksaan Agung terus membuktikan setiap langkah itu mempengaruhi tingkat sensitivitas pemerintah pada menentukan tingkat kepercayaannya itu Kejaksaan Agung masuk urutan ke-4 dari yang sebelumnya urutan 8.
"Itu sangat membuktikan akumulasi dari pekerjaan Kejaksaan Agung yang berhasil,” katanya.
Menurut Mahfud, bukan hanya penangkapan mafia minyak goreng, Kejagung juga sebelumnya itu secara beruntun membongkar Jiwasraya yang direspons tinggi masyarakat.
Kemudian, kasus Asabri dan sebagainya, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka kasus korupsi Satelit Kemenhan secara berurutan.
"Sehingga itu menambah poin untuk Kejaksaan Agung. Dalam kasus minyak goreng ini Kejaksaan Agung itu harus transparan kejaksaan itu sering memberikan keterangan perkembangan Perkara, jangan sampai kasus ini tiba-tiba hilang atau tidak terdengar begitu," katanya.
Sekarang ini, kata Mahfud, sudah ada sistem dalam Kejaksaan Agung terkait dengan polisi, kejaksaan, pengadilan yang dinamakan SPPT atau Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi dengan teknologi informasi.
“Di situ rakyat atau institusi terkait akan tahu bahwa perkara ini masuk tanggal berapa, sekarang prosesnya sampai di mana, kenapa belum naik ke situ, kenapa belum meningkat ke situ dan seterusnya," katanya.
Mahfud menilai Kejaksaan sekarang sudah meningkatkan kredibilitasnya namun yang sekarang harus meningkatkan produktivitas.
Sebab, kalau melihat situasi korupsi di Indonesia banyak yang dilaporkan juga banyak.
“Saya katakan menangkap pelaku korupsi di Indonesia itu sebenarnya gampang gitu,” kata Mahfud.
“Ada yang bilang bahwa kasus ini Kejaksaan Agung enggak bakalan berani, KPK enggak berani, korupsinya banyak, tidak berani ngambil yang selatan, ambil saja yang timur, banyak kok.”
Menurut Mahfud, hal itu yang dapat menyebabkan kuantitas penindakan, tetapi tentu tidak hanya membicarakan kuantitas tetapi juga kualitas.
“Di situlah pembina di Kejaksaan Agung ada pengawas, ada Jambin, Jamwas dan lainnya. Itu harus kerja secara lebih keras agar lembaga kejaksaan terus membaik,” tegas Mahfud MD.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich Batari