jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur (Kaltim) DR Irwan mengkritik minimnya mitigasi oleh pemerintah daerah dalam mengendalikan banjir di Mahakam Ulu dan Kutai Barat.
Mahakam Ulu (Mahulu) sendiri sudah dilanda banjir sejak Senin (13/5) yang disebut sebagai terparah sepanjang sejarah.
BACA JUGA: Irwan Demokrat Minta Kemenhub Awasi Kelaikan Bus Pariwisata
Pantauan udara banjir di Kabupaten Kutai Barat, Minggu (19/5/2024). ANTARA/HO-Basarnas Kaltim
Nah, Irwan menilai pemerintah tidak pernah melakukan upaya mitigasi yang signifikan dan cenderung fokus pada penanganan pascabanjir.
BACA JUGA: AHY Minta Diplomat Terus Perjuangkan Palestina dan Perdamaian Dunia
"Tidak ada upaya mitigasi signifikan pemerintah terkait pengendalian banjir Mahakam Ulu-Kubar sejak dulu sampai sekarang. Cenderung pasrah dan fokus pada penanganan pascabanjir," kata Irwan dalam keteranganya, Senin (20/5).
Menurut Irwan, banjir di Mahakam Ulu dan Kutai Barat (Kubar) termasuk kategori banjir tahunan, terutama pada daerah aliran sungai (DAS) Mahakam serta sub DAS.
BACA JUGA: Kementerian Kebudayaan Hilang dari Skenario Kabinet Prabowo-Gibran, Pelaku Seni Resah
Politikus Demokrat itu menyebut curah di kawasan hulu Sungai Mahakam terbilang tinggi, berkisar antara 50 mm sampai dengan 108 mm pada periode tanggal 13-15 Mei 2024.
Dengan demikian, ketika terjadi hujan selama tiga berturut-turut maka terjadi peningkatan debit air sungai melebihi kapasitas hulu Sungai Mahakam.
Peningkatan debit air melebihi kapasitas normal tersebut mengakibatkan terjadi genangan pada bantaran Sungai Mahakam yang sebagian besar wilayah permukiman warga.
"Lokasi bencana banjir sebagian besar terisolir karena terkendala sarana infrastruktur jalan terputus dan tidak ada sinyal komunikasi," ucap ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu.
Oleh karena itu, anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di partai berlambang bintang mercy itu mengusulkan solusi mitigasi jangka panjang di kedua daerah tersebut.
Setidaknya Irwan menyodorkan tiga langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk penanganan non-struktural. Pertama, penerapan konsep peringatan dini bencana banjir dengan memanfaatkan pembacaan citra satelit hujan melalui koordinasi dengan BMKG.
Politikus yang beken disapa dengan panggilan Irwan Fecho itu mengatakan pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat nihil informasi terkait peringatan dini bencana banjir.
Berikutnya, penyiapan zonasi areal rawan banjir dan konstruksi titik-titik lokasi evakuasi sebagai salah satu tahap lanjutan peringatan dini banjir.
Dia mengatakan masyarakat tidak boleh dibiarkan panik dan melakukan evakuasi mandiri saat dan pascabencana banjir terjadi.
Ketiga, dia menekankan perlunya sosialisasi dan regulasi untuk mengaktifkan kembali kearifan lokal rumah panggung yang sudah terbukti aman dari genangan banjir.
Selain itu, putra Kalimantan Timur tersebut juga menyampaikan tiga langkah mitigasi yang bisa dilakukan untuk penanganan secara struktural.
Pertama, membangun bendungan pada Anak Sungai Boh yang bermuara ke Sungai Mahakam sesuai Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat berfungsi sebagai reduksi banjir.
"Pendanaan pembangunan bendungan bisa sharing pusat dan daerah," kata juru bicara DPP Partai Demokrat itu.
Kedua, peninggian elevasi jalan-jalan poros yang terputus pada saat genangan banjir, dan terakhir, pemukiman dan pembangunan jalur hijau sepanjang bantaran sungai yang ada permukiman.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam