jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur menggelar demonstrasi di Depan Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat (3/12/2021).
Para mahasiswa tersebut mengecam keras tindakan rasisme yang dilontarkan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat terhadap masyarakat adat Desa Kabaru, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, NTT.
BACA JUGA: Rudi Kabunang Nilai Gubernur NTT Viktor Laiskodat Arogan, Pantas Dituntut
Koordinator Aksi Jemianus Tamo Ama menyerukan agar menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan lain terhadap masyarakat adat Sumba khususnya dan masyarakat adat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
Jemi juga mendesak Presiden Joko Widodo agar segera memerintahkan Kapolri mengusut tuntas dugaan tindak pidana rasisme dan penghinaan yang dilakukan Gubernur Viktor.
BACA JUGA: Acara Gubernur Victor Laiskodat Timbulkan Kerumunan, Tokoh Agama: Tindakan Kriminal!
“Kami mendesak Viktor Bungtilu Laskodat untuk turun dari jabatannya sebagai Gubernur di Nusa Tenggara Timur," tegas Jemi.
Mereka juga mendesak Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk segera membuat PERDA pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur.
BACA JUGA: Lihat, Ratusan Korps Wanita TNI AL Tidur Telentang, Didatangi Petugas, Ada Apa?
Hapus Diskriminasi Ras
Menurut Jemi, Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menjelaskan bahwa tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan dan pemilihan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu keseteraan dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Dalam sejarah panjang peradaban manusia di seluruh belahan dunia kata Jemi, diskriminasi dalam bentuk rasisme memang merupakan fenomena kekerasan yang kerap kali eksis dari masa ke masa dan bisa timbul dalam beragam dimensi.
"Dari sekian banyak peristiwa rasisme yang terjadi, tidak sedikit pula perlawanan hadir sebagai upaya pencegahan atau menghapus diskriminasi rasisme terus mencuat," katanya.
Menurut Jemi, hadirnya perlawanan terhadap rasisme tentu dilatarbelakangi oleh pertimbangan logis berdasarkan nalar kemanusiaan yang mengakui hak asasi manusia, dan menempatkan semua manusia sebagai Mahkluk Ciptaan Tuhan yang di lahirkan dengan martabat dan kedudukan sama tanpa pembedaan apa pun, baik ras maupun etnis.
Di samping itu kata Jemi, rasisme juga sangat berpotensi menciptakan pelanggaran HAM berupa timbulnya prasangka buruk dan perlakuan semena-mena yang sangat diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu yang menjadi objek rasisme atau bahkan berlanjut pada terbukanya kekerasan dan konflik lainnya yang lebih ekstrim.
Di Indonesia sendiri kata Jemi, sebenarnya pengalaman diskriminasi rasisme sudah sering terjadi. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan ketika rakyat Indonesia masih berada dibawah penjajahan, rakyat Indonesia telah merasakan betapa pahitnya diskriminasi rasial.
"Hal tersebut dapat di lihat dalam struktur masyarakat jajahan yang menempatkan rakyat Indonesia (rakyat Hindia kala itu) berada dalam struktur paling rendah derajatnya dan bisa di eksploitasi sesuai kebutuhan penjajah," katanya.
Jemi menegaskan, implikasi langsung dari situasi demikian pada akhirnya, berakibat pada timbulnya kekerasan-kekerasan lain yang juga tak kala diskriminatif terhadap rakyat Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Kemudian setelah bebas dari masa kolonialisme, ternyata rakyat Indonesia tak juga kunjung bebas perilaku diskriminatif.
"Beberapa tahun belakangan ini misalnya tercatat tindakan-tindakan diskriminatif mencuat di Indonesia, misalnya peristiwa rasisme terhadap mahasiswa Papua pada tahun 2016 di Yogjakarta dan penyerangan bernada rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada tanggal 17 Agustus tahun 2019. Kali ini pada tanggal sabtu, 27 November 2021 di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur insiden diskriminatif serupa kembali terjadi," katanya.
Tindakan diskriminatif bernada rasis tersebut kata Jemi disentil oleh Gubernur Viktor. Kejadian itu kata Jemi bermula ketika Gubernur Viktor berdialog dengan tokoh masyarakat adat Sumba Timur terkait status tanah yang akan dikelola untuk peternakan sapi jenis premium.
"Namun, di tengah proses dialog berjalan, Viktor melontarkan kata “monyet” kepada salah satu warga yang juga ikut serta dalam pertemuan tersebut. Selain perkataan rasis, Viktor Bungtilu Laskodat juga mengeluarkan perkataan yang bersifat intimidatif, seperti akan memenjarakan warga apabila berbeda pandangan dengan Viktor," katanya.
Menurut Jemi, insiden diskriminasi berbentuk rasis yang dilakukan Gubernur Viktor merupakan ekspresi dari arogansi kekuasaan dan telah melecehkan harkat dan martabat masyarakat adat Sumba Timur.
"Sebagai warga Negara Indonesia, Masyarakat Adat Sumba Timur juga memiliki hak terbebas dari segala bentuk diskriminasi sebagaimana semangat yang terkandung dalam bunyi UUD 1945 pasal 28I ayat 2 “setiap orang bebas dari segala perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif," tukasnya.
Diketahui, mahasiswa yang menggelar aksi demo tersebut berasal dari Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur, Ikatan Mahasiswa Sumba Jabodetabek, Flobamorat Utama, Barisan Anak Timur UBK, Lingkarmata, Perkumpulan Mahasiswa Basodara, Himpunan Mahasiswa Muslim, FORMAPENA Jabodetabek, Keluarga Besar Mahasiswa Pemuda Lembata, Gerakan Pelajar Rote dan Ikatan Mahasiswa Lamba Leda Jakarta (IKMALALE).(jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich