jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (Gambu) melaporkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki ke Komisi Pemilihan Korupsi (KPK), Rabu (31/7).
Gambu menilai dua pihak itu menyalahgunakan wewenang terkait pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen secara sepihak.
BACA JUGA: Gegara Haji, KPK Diminta Proses Gus Yaqut dan Rahmat Dasuki
"Kami selaku pelapor mohon kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berkenan memanggil para terlapor tersebut serta pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Ketua Gambu Arya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).
Pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus itu dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
BACA JUGA: John Kenedy: Pelaksanaan Haji Karut-Marut, Ini Bukan soal PBNU atau Menag
Berdasarkan UU itu, kuota haji khusus ditetapkan hanya sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia. Pengalihan kuota haji itu membuat publik heran sekaligus miris dengan langkah Kemenag di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil.
"Karena ada dugaan seorang Menteri yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang serta mengangkangi aturan dengan menetapkan kebijakan kuota haji tanpa berkonsultasi dengan DPR," ucapnya.
BACA JUGA: Gus Jazil: Tudingan Pansus Haji Demi Kepentingan Pribadi Melecehkan Paripurna
Arya mengatakan dalam Rapat Panja Haji terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 bersama Menteri Agama pada 27 November 2023 menyepakati bahwa kuota haji Indonesia 2024 sebanyak 241.000 jemaah. Rinciannya, jemaah haji regular sebanyak 221.720 orang dan jemaah haji khusus sejumlah 19.280 orang.
Sedangkan pada saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada 20 Mei 2024, terungkap Kemenag menetapkan secara sepihak kuota haji reguler menjadi 213.320 dan kuota haji khusus menjadi 27.680.
"Dengan kata lain, mengurangi jatah kuota haji reguler sebanyak 8.400 orang karena dialihkan untuk jemaah haji khusus," kata dia.
Oleh karena itu, pada hari ini, mereka melayangkan laporan tertulis kepada KPK untuk segera memerika Menag Yaqut Cholil.
Selain itu, mereka juga mendorong Pansus Angket Haji DPR untuk segera membongkar skandal kuota haji ini agar publik mengetahui secara terang benderang.
Terakhir, Arya mengatakan persoalan ini butuh atensi khusus dari Presiden RI Jokowi dengan me-reshuffle Menteri Agama. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konon, Kemenag Tak Pernah Buat Instruksi Puji Keberhasilan Haji 2024
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga