jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa yang viral lantaran menghina Presiden Joko Widodo saat melakukan aksi unjuk rasa, mendapat perhatian serius Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Staf Khusus Ketua Dewan Pengar BPIP Antonius Benny Susetyo mengaku mendukung semua penyampaian aspirasi kepada pemerintah.
BACA JUGA: Kabar Terbaru dari Irjen Helmy Soal Mahasiswa yang Menghina Presiden Jokowi
Namun, dia mengingatkan penyampaian aspirasi harus dengan prosedur yang baik dan benar bahkan dengan etika kepantasan publik.
“Nalar demokrasi yang sehat itu harus mengedepankan etika kepantasan publik, bukan dengan arogansi dan kepentingan lain,” ujar Benny Susetyo, Minggu, (4/9).
BACA JUGA: Mahasiswa di Gorontalo Menghina Jokowi, BPIP Singgung soal Etika
Dia menjelaskan ruang publik harus dijaga dari praktik-praktik yang menghujat dan menghina martabat manusia.
“Yang dikritisi itu harus kebijakannya, bukan kepada personal atau orangnya karena mereka itu makhluk tuhan loh. Jadi, harus dengan nalar demokrasi yang beretika,” kata Benny.
Romo Benny menyebut nalar demokrasi tunduk kepada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Tidak boleh direduksi kepentingan pragmatis politik dan melegalkan segala cara.
“Kalau begitu kan orang (masyarakat) menjadi curiga, karena penyampaian aspirasinya diduga ada kepentingan politik, bukan untuk memberikan solusi,” ujar Benny.
Sebelumnya viral di media sosial seorang mahasiswa menghina Presiden Joko Widodo saat aksi demo di Gorontalo Jumat (2/9). Buntut aksi penghinaan tersebut, mahasiswa kini diperiksa di Polda Gorontalo.
Dalam video, mahasiswa saat beorasi menyebut "Sepakat lawan? Sepakat! Hanya ada satu kata, lawan! Hanya ada satu kata, lawan! Presiden Republik Indonesia K***!" ujar mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo Yunus P.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari