jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa meminta masyarakat untuk menolak praktik politik uang pada kontestasi Pilkada serentak 2024.
Pasalnya, politik uang akan merusak demokrasi dan akan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak berkualitas untuk memimpin masyarakat dan daerahnya.
BACA JUGA: Bawaslu Minta Masyarakat Segera Lapor Jika Menemukan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat
Permintaan itu disampaikan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret – Solo Jihan Asti Kurniawati dan Mahasiswi FISIP Univernitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta, Robbybatus Saaidah di Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Menurut Jihan Asti, pengawas Pemilu seperti Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Panwascam perlu melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya politik uang selama masa kampanye termasuk masa tenang.
BACA JUGA: Pilkada Masuk Masa Tenang, Bawaslu Serang Fokus Mengawasi 2 Titik Rawan
“Intinya, kami meminta masyarakat harus menolak politik uang,” tegas Jihan Arti.
Sementara itu, Bibah sapaan akrab Robbybatus Saaidah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan politik uang.
BACA JUGA: Benny Sabdo: Bawaslu DKI Gelar Patroli Pengawasan Politik Uang
“Pilkada itu untuk memilih pemimpin. Ini menentukan nasib bangsa. Jadi, jangan sampai pilihan karena faktor uang,” ujar Bibah.
Terpisah, Bawaslu DKI Jakarta melakukan patroli untuk melakukan pengawasan untuk mencegah politik uang.
Untuk diketahui, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandjar Nugraha dan Komisioner Pengawasan Pelanggaran Pemilu Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo bersama Panwascam Koja dan Panwascam Cilincing di Jakarta Utara melakukan patroli untuk mencegak segala bentuk praktik politik uang.
“Kami (Bawaslu) tidak hanya di belakang meja, tetapi kami datang datang di gang dan perumahan untuk menyosialisasikan kepada warga untuk menolak politik uang,” ujar Benny Sabdo.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari