jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah aktivis mahasiswa nyatakan setuju dengan pernyataan yang dilontarkan Menko Polhukam Wiranto mengenai himbauan agar rakyat tidak memilih pemimpin gendeng atau gila.
Karena Indonesia merupakan negara besar, di mana pemimpinnya harus mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dalam negeri sehingga dapat melindungi rakyatnya.
BACA JUGA: Pak Wiranto Beber Permintaan Keluarga Abu Bakar Baasyir
“Negara ini memiliki banyak suku, adat dan budaya. Kemudian, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas dikatakan bahwa visi bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi pemimpin atau presiden yang terpilih nanti harusnya seseorang yang memiliki kompetensi, yang sesuai dengan visi Indonesia itu. Bukan orang gendeng atau gila seperti yang diungkapkan Pak Wiranto,” kata Nasrullah Hamid yang juga ketua BEM Universitas Paramadina, Minggu (3/2)
Dia pun memahami maksud istilah pemimpin gendeng yang disampaikan Wiranto. Menurutnya, pemimpin itu harus bisa ditiru sifatnya oleh rakyat dan juga bisa diandalkan untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada di Tanah Air.
BACA JUGA: Wiranto Sangat Tersinggung Pernyataan Prabowo soal RI Punah
Selain itu, pemimpin juga harus bisa melindungi rakyat dari berbagai ancaman yang ada saat ini seperti narkoba, terorisme, radikalisme, hoaks, dan sebagainya.
“Pemimpin itu harus bisa melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman seperti narkoba, terorisme, radikalisme dan juga hoaks. Kalau pemimpinnya justru menyebarkan hoaks dan menimbulkan keresahan di masyarakat, lalu bagaimana dengan kondisi Indonesia ke depan?” katanya.
BACA JUGA: Penjelasan Pak Wiranto soal Viral Keluarganya Bercadar
“Pemimpin juga harus memiliki kompetensi, integritas yang tinggi dan yang pasti tidak gendeng. Gendeng itukan artinya gila,” sambungnya.
Ketua DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Nabil Bintang mengatakan, istilah pemimpin gendeng yang dimaksud Wiranto juga bisa merujuk dari rekam jejak calon presiden.
BACA JUGA: Masa sih Pak Jusuf Kalla Tidak Bulat Dukung Jokowi - Ma'ruf?
Dia menilai Capres haruslah orang yang baik, tidak pernah terlibat dalam kasus apalagi pelanggaran HAM, dan juga tidak otoriter juga tidak ada masalah dengan korupsi. Dengan adanya internet generasi milenial ini dapat dengan mudah mengetahui rekam jejak seseorang, kasus kasus apa yang menimpanya di masa lalu baik soal HAM maupun soal dugaan korupsi , mudah sekali karena selalu ada jejak digitalnya.
“Kami menilai pemimpin haruslah orang yang memiliki rekam jejak baik, tidak pernah punya masalah di masa lalu apalagi pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Seorang pemimpin haruslah sosok yang merakyat, tidak pernah mencaci maki, menghina, apalagi sampai menyebarkan berita-berita bohong yang menimbulkan pesimisme bagi rakyatnya,” kata Ahmad Nabil yang juga Ketua Aliansi Mahasiswa Peduli HAM (AMPUH).
BACA JUGA: Hasil Survei: Selisih Makin Tipis, karena Gerakan Sandiaga Uno?
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto meminta rakyat untuk tidak memilih pemimpin gendeng atau gila.
“Kalau pilih pemimpin itu jangan yang lucu, jangan yang gendeng. Pemimpin yang baik itu harus punya kompetensi,” kata Wiranto dalam acara silaturahmi bersama BNN di Jakarta, Kamis (31/1) malam. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gede Pasek Mundur dari Ketua Bappilu Hanura, Ini Alasannya
Redaktur : Tim Redaksi