jpnn.com, KUALA LUMPUR - Saat menjabat tahun lalu, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengutuki proyek-proyek Tiongkok di Malaysia. Dia menyebut proyek infrastruktur dari rezim Xi Jinping sebagai petaka yang diwariskan oleh rivalnya, Najib Razak.
Setelah hampir satu tahun proyek-proyek tersebut di ambang terbengkalai, Tiongkok berhasil merayu Malaysia.
BACA JUGA: Erdogan dan Mahathir Sudah Ucapkan Selamat kepada Jokowi
Dalam satu pekan, pemerintah Malaysia mengeluarkan dua pengumuman penting soal kebijakan infrastruktur nasional. Keduanya terkait dengan proyek yang dijalankan bersama pemerintah Tiongkok. Memberikan kejutan kepada dunia internasional.
Bagaimana tidak, beberapa bulan lalu Malaysia menjadi salah satu tokoh utama dalam perlawanan proyek Belt and Road Initiative oleh pemerintah Tiongkok.
BACA JUGA: Rencanakan Penculikan Pejabat Malaysia, WNI Divonis 12 Tahun
Sikap Malaysia yang menolak keras kelanjutan proyek investasi Tiongkok itu bahkan sering digunakan sebagai bahan propaganda AS. Tiongkok dianggap berusaha melakukan penjajahan melalui utang.
Namun, Mahathir mulai luluh bulan ini. Selentingan bahwa kesepakatan terkait dengan proyek East Coast Rail Link (ECRL) muncul ke permukaan. Tiongkok telah berhasil memuaskan keinginan politikus 93 tahun itu.
BACA JUGA: Bawaslu Rekomendasikan Pencoblosan Ulang, KPU Khawatir Surat Suara Tidak Cukup
"Kita harus mencari kesepakatan yang masuk akal di mana kebutuhan rakyat Malaysia terpenuhi," ujar Mahathir seperti dilansir Agence France-Presse.
Pembangunan jaringan sepanjang pesisir timur itu merupakan salah satu megaproyek yang dikerjakan oleh China Communications Construction Company Ltd (CCCC) sejak 2017.
Namun, proyek tersebut ditunda pada Juli 2018 atas instruksi Mahathir. Ketua Pakatan Harapan itu tak mau terjebak cicilan utang proyek yang membebani keuangan negara.
BACA JUGA: Seret Mahathir, Fahri Ingin Kasus Surat Suara Tercoblos Tidak Ditutup
Sejak keputusan tersebut, pemerintah Tiongkok maupun CCCC terus merundingkan kesepakatan baru dengan Malaysia. Kedua pihak akhirnya menandatangani perjanjian tambahan pada 12 April lalu. Versi pemerintah Malaysia, penyesuaian kontrak itu memuaskan.
"Pilihannya, melanjutkan dengan negosiasi atau membayar denda 21,7 miliar ringgit (Rp 73 triliun, Red) tanpa mendapat apa-apa," tutur Mahathir.
Penyesuaian itu memang mengurangi beban Malaysia. Ongkos pembangunan per kilometer didiskon dari MYR 98 juta (Rp 333 miliar) menjadi MYR 68 juta (Rp 231 miliar). Rute rel kereta api juga dipangkas 40 kilometer. Total panjang rel yang awalnya 688 kilometer menjadi 648 kilometer.
Alhasil, total nilai proyek turun drastis menjadi MYR 44 miliar (Rp 149 triliun). Selisih MYR 21 miliar jika dibandingkan dengan ongkos awal MYR 65,5 miliar (Rp 222 triliun). CCCC pun setuju untuk ikut menanggung risiko bisnis pengelolaan.
"Proyek itu adalah upaya termahal untuk menyeimbangkan kondisi Barat dan Timur. Sekaligus kesempatan besar bagi penduduk pesisir timur," ujar Tun Daim Zainuddin, kepala utusan negosiasi Malaysia-Tiongkok, seperti dilansir The Star.
Mereka menekankan, kereta di pesisir timur tidak hanya menjadi hiasan. Sebanyak 70 persen dari armada akan diisi kargo barang. Hal itu sesuai dengan misi Malaysia mengembangkan ekonomi kawasan timur.
Bukan hanya itu, beberapa hari kemudian pemerintah Malaysia juga mengumumkan kelanjutan proyek Bandar Malaysia. Bangkitnya proyek tersebut setelah mati suri dua tahun merupakan keajaiban yang lebih besar.
Proyek yang dirancang sejak 2011 tersebut ditangguhkan sendiri oleh Najib Razak. Saat itu Malaysia dan Tiongkok cekcok soal pembayaran. Nilai proyek tersebut juga tak main-main, MYR 140 miliar (Rp 475 triliun). Hampir empat kali lipat nilai proyek ECRL.
Ditambah lagi, ada jejak skandal 1MDB di proyek tersebut. Namum, Mahathir sepertinya dengan senang hati memulai lagi proyek kompleks hunian dan bisnis terintegrasi itu.
Dia juga memberikan pemanis untuk proyek tersebut dengan rencana 10 ribu hunian terjangkau dan taman rakyat di wilayah itu.
"Rakyat harus melihat gambaran besarnya. Itu adalah fondasi untuk membentuk hubungan bilateral jangka panjang dengan Tiongkok," papar Mahathir.
Pakar hubungan Malaysia-Tiongkok Ngeow Chow Bing menegaskan, hal tersebut sebenarnya sudah bisa ditebak. Menurut dia, Tiongkok sudah pasti agresif untuk mengubah pikiran Malaysia.
Tiongkok ingin segera menghapus citra sebagai lintah darat internasional. Malaysia merupakan sasaran empuk.
"Tiongkok perlu menunjukkan bahwa mereka fleksibel dan mampu berunding saat proyek bermasalah," ujar pengajar di Institute of China Studies University of Malaya kepada South China Morning Post.
Sementara itu, analis politik Awang Azman Awang Pawi mengatakan, Mahathir juga tak bisa seenaknya memutuskan kerja sama dengan Tiongkok. Meskipun, ambisi Mahathir untuk menghapus semua warisan politik Najib sudah menjadi rahasia umum.
"Dia tak bisa membatalkan semua (dari era Najib, Red). Dia tentu harus berkompromi sesuai kepentingan negara," ujarnya. (bil/c11/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Beri Rekomendasi ke KPU agar Gelar PSU Via Pos di Kuala Lumpur
Redaktur & Reporter : Adil