jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara resmi membentuk Tim Kajian UU ITE setelah menandatangani surat keputusan nomor 22 tahun 2021, Senin (22/2).
Tim Kajian UU ITE sendiri terdiri dari pengarah dan tim pelaksana. Pengarah Tim Kajian UU ITE terdiri dari Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Jhonny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
BACA JUGA: Merespons Polemik UU ITE, Pemerintah Bentuk Tim Khusus
Sementara tim pelaksana UU ITE dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo.
Lebih lanjut, tim pelaksana dibagi menjadi dua yakni Sub Tim I yang diketuai oleh Staf Ahli bidang Hukum Kemenkominfo Henri Subiakto dan Sub Tim II yang dipimpin Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.
BACA JUGA: Syarif Hasan: Tafsirkan UU ITE, Pemerintah Mengambil Wewenang Pengadilan dan Penegak Hukum
Mengacu surat itu, tim kajian diberi waktu kerja tiga bulan untuk menyampaikan keputusan terkait perlu atau tidaknya revisi UU ITE.
Selama tiga bulan, kata Mahfud, tim akan mendengarkan pendapat publik tentang UU ITE. Hingga kini masih terdapat silang pendapat atas aturan tersebut.
"Nah, pemerintah di pemerintahan yang menganut sistem demokrasi seperti kita, akan membuka ruang disusi itu untuk kemudian mengambil sikap resmi," kata Mahfud dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube Kemenko Polhukam, Senin (22/2).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, pemerintah segera mengusulkan revisi UU ITE, ketika keputusan tim kajian yakni perubahan aturan tersebut.
Dia percaya, usulan revisi bisa diterima parlemen. Toh, kata dia, revisi UU ITE itu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 meskipun belum menjadi prioritas.
"Kalau keputusannya harus revisi, kami sampaikan ke DPR, karena UU ITE ini ada di Prolegnas tahun 2024, sehingga bisa dilakukan. Bahkan, bisa dimasukkan di dalam daftar kumulatif terbuka. Kalau perlu cepat bisa di daftar kumulatif terbuka bisa tahun ini atau tahun depan," tutur Mahfud. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan