JAKARTA - Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, menilai Refly Harun sebagai Whistle Blower (peniup peluit) karena berusaha mengungkap adanya dugaan suap terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK)Karenanya Eva meminta Ketua MK, Mahfud MD agar memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada Refly yang sudah ditunjuk sebagai Ketua Tim Investigasi.
"Memang whistle blower itu harus mendapat jaminan
BACA JUGA: Idul Adha Ditetapkan 17 Nopember
Kalau dia bersaksi tidak diapa-apain, dan Pak Mahfud harus memberi jaminan ituMenurut Eva, peniup peluit harus dilindungi agar tidak berdampak buruk terhadap pemberantasan korupsi
BACA JUGA: Menpera: Hidup di Rusun Lebih Hemat
Tanpa perlindungam eva khawatir hal itu akan membuat Refly ciut nyali"Makanya peniup peluit takut semua dong, dan ini harus ada terobosan hukum
BACA JUGA: Bawaslu Gandeng IDEA dan CETRO
Pak Mahfud ya harus mengatasi isu ini dengan tulus, membantu Refly sukses dan jangan kemudian membuat situasi yang membuat Refly gagal," katanya.Bagaimana dengan sikap Mahfud yang akan memidanakan Refly jika tidak mampu membuktikan tulisannya di sebuah harian nasional tentang suap terhadap hakim MK? Eva justru balik bertanya"Kalau toh dia tidak berhasil mengungkap fakta, semua orang tahu kalau mau nyuap tidak mungkin tanda tangan terima suapApakah Pak Mahfud ketika dalam posisi Refly juga mampu? Pertanyaannya di situ, suap ini kan kaya kentut, ada baunya, orangnya gak ngaku," ucapnya
Eva sendiri mensinyalir adanya suap pada hakim MK saat menangani perkara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)Dugaan itu didasarkan pada putusan kasus Pilkada yang memiliki konstruksi hukum yang sama tapi beda putusan.
"Itu kan salah satu yang disinyalir bahwa ini bukan lembaga yang malaikat, dan bukan lembaga yang tidak rentan terhadap sifat-sifat manusiawiApalagi MK berada dalam komunitas besar yang kultur korupsinya besar, MA juga gitu, kemudian lembaga penyidik," tukasnya(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warning, DPR Jangan Terima Fasilitas Haji
Redaktur : Tim Redaksi