jpnn.com, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pelaksanaan hukuman mati untuk koruptor sudah diatur dan tinggal dilaksanakan. Hal disampaikan Mahfud saat ditanya jurnalis apakah hukuman mati bagi koruptor bisa terealisasi.
"Hukuman mati untuk koruptor kan sudah ada undang-undangnya, tapi belum pernah dilaksanakan," jawab Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12).
BACA JUGA: Hukuman Mati atau Dimiskinkan Bagi Koruptor
"Ya kalau hukuman mati gampang. Jangan tanya eksekusinya, tanya kapan itu dijatuhkan. Itu nanti pengadilan, dong. Bukan pemerintah. Enggak boleh Pak Jokowi menjatuhkan hukuman mati. Itu pengadilan," lanjut mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Mahfud menegaskan, kalau pengadilan tidak menjatuhkan vonis hukuman mati bagi koruptor, maka hal itu tidak akan terjadi.
BACA JUGA: Ada yang Usul agar Presiden Jokowi Buat Perppu Hukuman Mati untuk Koruptor
Apalagi dalam ketentuan di Undang-undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (Tipikor), ada syarat seorang koruptor bisa divonis mati.
"Koruptor bisa dijatuhi hukuman mati kalau melakukan dua hal. Satu, pengulangan korupsi. Dua, dilakukan terhadap dana-dana bencana. Nah, kalau itu bisa dijatuhi hukuman mati. Tinggal hakim mau menjatuhkan enggak. Jadi bukan pemerintah," katanya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam