jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan PKPU tidak bisa melarang kepala daerah tersangka untuk mengikuti pilkada.
Menurutnya, yang boleh melarang seorang narapidana korupsi, narkoba, maupun penjahat-penjahat besar yang diancam hukuman di atas lima tahun penjara adalah undang-undang (UU).
BACA JUGA: KPU Tak Perlu Ubah PKPU Demi Calon Kada Tersangka
Mahfud berpendapat bahwa larangan itu sebenarnya sudah bagus dan telah diatur oleh UU.
“Kalau tidak boleh maju itu adalah wewenang UU, itu isinya bagus orang narkoba, korupsi dan pokoknya penjahat-penjahat besar yang lebih lima tahunlah itu dilarang jadi caleg itu bagus dan benar.Tetapi kalau KPU yang melarang itu salah,” kata Mahfud di gedung parlemen, Senayan, Jakarta.
BACA JUGA: PKPU Jangan Labrak Undang-Undang Pemilu
Dia menjelaskan berdasarkan UUD 1945, memberi hak asasi dan mencabutnya harus dengan UU, tidak bisa dengan PKPU.
Menurut dia, PKPU yang mengatur larangan tersebut nanti bisa dianggap bertentangan dengan hukum.
BACA JUGA: Soal Calon Kada Bermasalah, Mendagri Lempar Bola ke KPU
PKPU bisa diabaikan bahkan diperkarakan misalnya dengan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).
Namun, kata Mahfud, sejauh ini memang belum ada PKPU tersebut. “Saya sudah bilang itu tidak bisa. Saya senang isinya (larangannya), saya sangat setuju. Tapi, bentuknya kalau dengan PKPU itu bisa jadi masalah hukum di lapangan,” katanya.
Karena itu, Mahfud mengatakan, kalau mau serahkan kepada DPR agar aturan ini bisa dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) yang diprioritaskan dibahas tahun ini bukan melalui PKPU.
“Kalau itu bagus diproses saja kepada pemerintah dan DPR agar dibuat ketentuan khusus seperti itu,” kata Mahfud. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Ogah Campuri Permintaan Wiranto ke KPK
Redaktur & Reporter : Boy