jpnn.com - GORONTALO – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai, penyelengaraan pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) lebih banyak mudaratnya ketimbang sisi positif.
Untuk meraih kemenangan para kontestan Pilkada menempuh berbagai kecurangan termasuk menyuap masyarakat sehingga tujuan demokrasi tidak tercapai.
BACA JUGA: Partai Baru Bikin Masyarakat Terkotak-kotak
“Pemilihan langsung kepala daerah lebih banyak mudaratnya. Hak demokrasi masyarakat diganti dengan uang sehingga para kontestan harus menyediakan biaya politik yang besar. Ini merusak masyarakat dan sendi-sendi negara,” tandasnya.
Menurut Mahfud, untuk meraih kemenangan di Pilkada, para calon incumbent menggunakan mesin birokrasi untuk kepentingan politik. Bahkan calon ini juga menggunakan wewenanganya untuk mengintimidasi bawahannya.
BACA JUGA: Hanura Kritisi Gaya Curhat SBY
“Biasanya para calon incumbent mengancam para bawahannya yang tidak mendukung di Pilkada akan dimutasi. Ini kan tidak sehat dalam iklim birokrasi,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Diakuinya, pemilihan di DPRD tidak lantas menjamin hilangnya biaya politik. Praktek suap tetap ada namun biayanya tidak semahal dibandingkan dengan pemilihan langsung.
BACA JUGA: Kritikan SBY soal Pemberitaan Media Bisa Jadi Bumerang
“Jumlah anggota DPRD kalau ditingkat II paling sekitar 45 orang. Untuk mengawasi praktek suap saat pemilihan bisa diawasi oleh wartawan, LSM atau aparat. Tapi kalau pemilihan langsung kan tidak mungkin mengawasi satu persatu para pemilih. Makanya pemilihan lewat DPRD masih lebih mudah untuk diawasi ketimbang pemilihan langsung,” ujarnya.
Namun Mahfud mengatakan, pemilihan lewat DPRD ini hanya sekadar saran darinya. Karena semua itu tergantung dari DPR yang membuat undang-undang. “Ini hanya sekedar saran saja mumpung saat ini sedang berlangsung pembahasan undang-undang terkait pemilihan kepala daerah,” ujarnya. (rmb)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kritik Media, SBY Dinilai Panik
Redaktur : Tim Redaksi