jpnn.com, JAKARTA - Partai Golkar dan NasDem merespons pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal mahar politik menjadi kepala daerah yang disetor kepada pimpinan partai.
Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate mengaku partainya selama ini sama sekali tak menerapkan mahar terhadap kandidat yang akan diusung di Pilkada.
BACA JUGA: NasDem Tolak Politik Mahar dan Eks Koruptor di Pemilu
"NasDem kan politik tanpa mahar secara konsisten. Kami mempunyai komitmen yang kuat untuk menerjemahkan dan meningkatkan kualitas demokrasi kita," kata Plate di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (25/2)
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika ini, salah satu biaya politik paling besar adalah mahar tersebut. Karena itu, untuk mendorong demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, maka NasDem mendorong biaya tanpa mahar politik.
BACA JUGA: Pemilihan Calon Menteri Diusik Isu Mahar Politik Rp 500 M, Awiek Meradang
"Kalau itu bisa dipangkas maka yang ada adalah biaya politik lainnya yang memang dibutuhkan: sosialisasi, dan seterusnya," katanya.
Bantahan juga diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia membantah partainya meminta mahar kepada kandidat di Pilkada.
"Saya rasa enggak ada itu. Tergantung partai masing-masing. Golkar no mahar," kata Airlangga.
Sebelumnya, Mahfud menyampaikan adanya mahar itu saat membuka Workshop Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten se-Indonesia (ADKASI), kemarin. Menurut dia, mahar di Pilkada saat Orde Baru sama seperti yang ada sekarang. Namun berbeda sistem.
"Tapi apakah lebih baik? Tidak. Kalau dulu money politics dalam pemilihan kepala daerah itu ada di DPRD, sekarang berpindah ke pimpinan partai," kata Mahfud. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga