jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi meradang atas pernyataan advokat Humphrey Djemat yang menuding pembentukan Kabinet Indonesia Maju diwarnai praktik mahar politik Rp 500 miliar.
Humphrey yang mengklaim sebagai ketua umum PPP versi muktamar Jakarta itu mengungkapkan, ada calon menteri yang dimintai komitmen sebesar Rp 500 miliar sebelum ditunjuk menjadi pembantu Jokowi di Kabinet. Pihak yang meminta komitmen Rp 500 miliar kepada calon menteri itu adalah partai politik.
BACA JUGA: Konon Ada Praktik Mahar Rp 500 M dalam Pemilihan Calon Menteri Kabinet Jokowi
"Ini ngawur, tak bisa dipertanggungjawabkan. Agar gentle sebut saja siapa orangnya dan partainya, sehingga tidak menjadi fitnah politik," ucap Baidowi kepada jpnn.com, Senin (25/11).
Sekretaris Fraksi PPP DPR ini mengatakan bahwa Humphrey harus memahami bahwa penunjukan menteri di kabinet merupakan hak prerogratif presiden joko widodo.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Mengaku Disodori 300 Nama Calon Menteri
"Lagian ngitung isu Rp 500 M dari mana? Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya? Belum lagi kalau diganti di tengah jalan, makin tidak ketemu rumus pengembaliannya," tutur Baidowi.
Politikus asal Madura yang beken disapa dengan panggilan Awiek ini juga meminta supaya Humphrey tidak disebut sebagai petinggi PPP karena yang bersangkutan bukan pengurus yang sah.
BACA JUGA: Sejumlah Calon Menteri Kabinet Jokowi Pernah jadi Saksi Kasus Korupsi
"Tolong jangan sebut Humphrey sebagai PPP, karena berdasarkan putusan pengadilan PPP hanya satu yakni yang sekarang dipimpin Plt Suharso Manoarfa," tandas Awiek. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam