jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Yandri Susanto memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Mahkamah Agung (MA) atas keluarnya putusan yang melarang hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.
Putusan MA tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Desak MA Batalkan Putusan PN Jakpus yang Membolehkan Nikah Beda Agama
SE 2/2023 yang dikeluarkan pada 17 Juli 2023 dan ditandatangani Ketua MA Syarifuddin itu ditujukan kepada para ketua/kepala pengadilan tingkat banding dan para ketua/kepala pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.
"Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada MA. Kita semua berharap dengan keluarnya putusan tersebut, mulai hari ini dan seterusnya tidak terjadi lagi multitafsir dari para hakim dan masyarakat terkait perkawinan beda agama," kata Yandri melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis (20/7).
BACA JUGA: Hidayat Nur Wahid Minta MK Tolak Kembali Uji Materi UU Nikah Beda Agama
Berikut isi Putusan MA:
Untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.
Diberitakan sebelumnya, dikabulkannya permohonan pernikahan beda agama antara dua pasangan Islam dan Kristen oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyulut pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Hal ini mendapatkan perhatian serius Yandri Susanto yang langsung mendesak MA agar membatalkan Putusan PN Jakpus tersebut.
Bahkan, untuk memperkuat dan menunjukkan keseriusan dirinya mendesak MA agar membatalkan putusan itu, Yandri Susanto mendatangi gedung Mahkamah Agung untuk bertemu dan berkonsultasi dengan Ketua MA terkait perkawinan beda agama, pada Selasa (11/7) lalu.
"Ini sangat penting, karena putusan PN Jakpus itu sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan fatwa MUI tahun 2005 yang tegas menolak pernikahan beda agama," kata Anggota DPR dari Dapil Banten II itu. (mrk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi