jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Senin (15/2) menggelar persidangan sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Adapun agenda yakni membacakan putusan sejumlah daerah yang mengajukan gugatan sengketa Pilkada, sehingga dapat mengikuti persidangan selanjutnya dengan agenda Pembuktian.
BACA JUGA: Demokrasi Berjalan Mundur jika Pilkada Serentak Dipaksakan di 2024
MK sendiri menerima gugatan sengketa hasil pilkada sebanyak 132 dari berbagai daerah.
Panitera Mahkamah Konstitusi, Muhidin mengatakan, sebelum menentukan daerah yang bersengketa pada Pilkada 2020, Hakim Konstitusi telah melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
BACA JUGA: Publik Menanti MK Lakukan 3 Hal Ini dalam Mengadili Sengketa Pilkada
"Dalam rapat ini, nanti hasilnya akan dilaporkan masing-masing panel ke dalam RPH yang sifatnya pleno dan tertutup. Dan itulah yang dilakukan saat ini," kata Muhidin dalam keterangannya di laman resmi Mahkamah Konstitusi, Jakarta (15/2).
Muhidin mejelaskan, keputusan RPH itu diambil dengan mempertimbangkan hasil persidangan pendahuluan, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
Sebelumnya majelis Hakim Konstitusi telah menggelar sidang dengan agenda mendengarkan pokok permohonan yang diajukan pemohon. Di samping itu adanya persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan pihak terkait, antara lain KPU, Bawaslu dan tim Pasangan Calon yang memenangkan perolehan suara Pilkada 2020.
"Agenda-agenda tersebut telah selesai dilakukan MK dan terakhir dilaksanakan pada Selasa, 9 Februari 2021 lalu," lanjut Muhidin.
MK sendiri mengagendakan pembacaan hasil akhir persidangan sengketa hasil Pilkada 2020 pada 19 Maret 2021 hingga 24 Maret. (mcr8/JPNN)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra