jpnn.com, PADANG - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyoroti aksi meminta sumbangan di jalan raya.
Dia melarang aksi tersebut dilakukan saat libur Idulfitri 1443 Hijriah.
BACA JUGA: Viral, Menyanyikan Indonesia Raya Sebelum Salat Tarawih, MUI Bilang Begini
Mahyeldi beralasan pelarangan dilakukan demi memberi kenyamanan dan keamanan bagi para perantau yang pulang kampung.
"Semua OPD (organisasi perangkat daerah) terkait harus menyosialisasikan hal ini ke seluruh kabupaten/kota."
BACA JUGA: 3 Kiat Ketika Mudik Lebaran dengan Kendaraan Pribadi, Silahkan Baca Nomor 2 Penting
"Tidak boleh ada aksi minta sumbangan di jalan pada libur lebaran dengan alasan apa pun, karena berpotensi membahayakan keselamatan dan kenyamanan perantau yang pulang lewat jalur darat," ujar Mahyeldi di Padang, Jumat (15/4).
Mahyeldi mengatakan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi dalam rangka kesiapan menghadapi mudik Hari Raya Idulritri 1443 H/2022 di Padang.
BACA JUGA: TNI Sudah Memperhitungkan Kemungkinan Lonjakan Covid-19 Setelah Libur Lebaran
Menurutnya, ada kecenderungan masyarakat mengambil kesempatan mudik lebaran untuk meminta sumbangan di jalanan.
Peminta sumbangan bahkan berdiri di tengah jalan dan membuat penghalang seperti polisi tidur sehingga kendaraan terpaksa melambat.
Titik peminta sumbangan di tengah jalan itu bisa puluhan bahkan ratusan di seluruh Sumbar, sehingga membuat perjalanan menjadi terhambat dan pengendara menjadi sangat tidak nyaman.
"Ini juga berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal dengan korban jiwa."
"Karena itu, OPD harus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk mengantisipasi hal ini supaya tidak terjadi lagi," katanya.
Dia meminta agar paling lambat 18 April 2022 hal itu telah dikoordinasikan dan telah ada hasil konkretnya untuk kesiapan penyambutan perantau.
Khusus kepada Dinas PU, Mahyeldi meminta untuk segera memperbaiki jalan yang rusak dan menyiapkan alat-alat berat di titik-titik berpotensi longsor.
"Kalau bisa di setiap perbatasan dibersihkan, kapan perlu dibuat ucapan selamat datang dengan spanduk di semua perbatasan Sumatera Barat sehingga perantau merasa senang dan nyaman pulang ke Sumbar," katanya.
Kenyamanan destinasi wisata juga mendapat perhatian khusus seperti penataan parkir di lokasi wisata, toilet yang representatif.
Kemudian, tempat salat yang bersih, soal sampah, potensi kemungkinan pungli dan pemalak di lokasi wisata, termasuk adanya kepastian tarif makanan yang jelas di restoran.
"Agar perantau merasa nyaman pulang kampung, mari pastikan di lokasi wisata terbebas dari hal-hal yang dapat merusak kepariwisataan," katanya.
Mahyeldi juga meminta pihak restoran atau rumah makan membuat daftar harga, sehingga tidak muncul persoalan di belakang hari.
Soal harga makanan di restoran ini dulu pernah menjadi persoalan dan tidak boleh terulang lagi.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy juga mengusulkan agar dibuat buku panduan mudik Sumatera Barat dalam bentuk PDF, yang nantinya bisa disebarkan di seluruh aplikasi chat dan media sosial.
Buku panduan itu juga nanti akan dibuat barcode-nya, akan ditempel di setiap perbatasan dan tempat peristirahatan, di mana para wisata bisa melihat dan melakukan scan lewat smartphone.
"Tolong nanti OPD terkait agar bisa ditempel di seluruh tempat wisata, SPBU, terminal, di setiap rumah sakit, bandara dan pelabuhan serta masjid."
"Silakan dibuka barcodenya, tinggal scan untuk mendapatkan informasi buku panduan mudik Sumatera Barat dan nomor telepon hotline yang aktif 24 jam merespons semua aduan masyarakat," katanya.
Beberapa persoalan lain yang juga dibahas serius dalam rapat tersebut di antaranya masalah potensi kemacetan di berbagai titik dan rekayasa lalu lintas.
Kemudian, keamanan pengunjung, kelangkaan BBM dan solusinya serta pembahasan harga bahan pokok.
Rakor dihadiri oleh Sekda, Asisten, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, Ketua BPPD Sumbar dan tim TPSM Sumbar.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang