jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (PB MDHW) mendukung pemerintah melanjutkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat.
Ketua Umum PB MDHW KH Musthofa Aqil Siroj mengatakan, keputusan Presiden Jokowi melanjutkan pilkada serentak sudah melalui pertimbangan mendalam dan matang.
BACA JUGA: Gerakan Pilkada Sehat 2020, Ini Draf Revisi PKPU Nomor 10 Tahun 2020
Menurutnya, pilkada merupakan proses demokrasi rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Pemilihan pemimpin merupakan amanat dari konstitusi dan juga kewajiban sebagai umat.
Dia menyampaikan bahwa hal tersebut tertuang dalam sebuah hads yang menyebutkan, "Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya."
BACA JUGA: Sia-siap, Pelanggar Protokol Kesehatan Saat Pilkada 2020 Bakal DisanksiÂ
"Dalam berpergian atau safar aja Rosul menyuruh kita memilih pemimpin apalagi ini dalam sebuah wilayah atau daerah yang sudah waktunya memilih pemimpin," kata Kiai Musthofa, dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9).
Hadis itu secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin. Bahkan, kata dia, hadis itu memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat sedikit (kecil) pun, Nabi memerintahkan seorang Muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin.
BACA JUGA: Simak Nih, Upaya KPU agar Tahapan Pilkada 2020 Tak Melanggar Protokol Kesehatan
"Apalagi dalam sistem Demokrasi di Indonesia, di mana pemimpin dipilih secara langsung oleh masyarakat, waktunya juga, bahkan berapa kali memimpin juga sudah ditentukan UU. Jadi memilih pada waktu yang ditentukan itu juga sebuah kewajiban. Apalagi pilkada 2020 ini sebenarnya sudah ditunda kan dari September ke Desember besok," tambahnya.
Kiai Musthofa pun mengajak masyarakat bersama-sama mendukung dan mengawal semua keputusan dari pemerintah baik terkait Protokol Covid-19 ataupun Pilkada.
“Menjaga keselamatan jiwa merupakan inti dari agama, sebagaimana termaktub dalam maqasid syariah, tapi stabilitas kepemimpinan dan politik juga hal yang sangat penting untuk dijaga,” tuturnya.
Pengasuh Ponpes Kempek Cirebon ini menambahkan, jika pada waktu pemilihan yang sudah ditentukan oleh UU ada ujian, gangguan atau musibah maka pemerintah yang harus mengatur dan memutuskan pemilihan itu.
"Saya percaya bangsa Indonesia mampu melewati ini semua. Untuk pilkada menurut saya harus tetap lanjut dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah, KPU, aparat keamanan, TNI Polri harus bisa memastikan pilkada berjalan dengan baik," pungkasnya. (ant/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh