jpnn.com, JAKARTA - Majelis Masyayikh terus mendorong terwujudnya peningkatan ekosistem pendidikan pesantren yang memiliki mutu, bukan penyeragaman.
Salah satu upaya konkret itu dilakukan lewat penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah Angkatan I di Jakarta Pusat, pada Kamis (7/11) hingga Sabtu (9/11).
BACA JUGA: Majelis Masyayikh Menggelar Pleno Dokumen Rekognisi Pembelajaran Lampau
Ketua Majelis Masyayikh KH. Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin) menyatakan bimbingan teknis ini dilaksanakan dalam rangka memastikan standar mutu pendidikan pesantren terlaksana maksimal.
Karena, sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan Pesantren, Majelis Masyayikh perlu melakukan Bimbingan Teknis kepada perwakilan Dewan Masyayikh, Kepala Satuan Pendidikan, serta Admin (TU) Dewan Masyayikh atau Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah untuk melatih pengimplementasian sekaligus mensosialisasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Muadalah Salafiyah.
BACA JUGA: Majelis Masyayikh Susun Dokumen Standar Mutu Pendidikan Nonformal Pesantren
Diharapkan dokumen tersebut dapat diimplementasikan di setiap lembaga pendidikan terkait.
Gus Rozin pun menegaskan pentingnya penjaminan mutu dalam pendidikan Pesantren sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing Pesantren.
"Penjaminan mutu adalah langkah konkret untuk memastikan pendidikan Pesantren dapat bersaing dan tetap mempertahankan kemandirian serta kekhasannya," ujar Gus Rozin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/11).
Gus Rozin menyoroti proses penjaminan mutu ini merupakan langkah bersejarah di Indonesia.
Sebab, merumuskan satu penjaminan mutu yang dijadikan pedoman di seluruh Indonesia merupakan hal yang pertama kali dilakukan.
"Penjaminan mutu ini tidak bertujuan untuk menyeragamkan pesantren atau menjadikan satu bentuk tunggal kurikulum, tetapi untuk menetapkan batasan bawah yang memungkinkan terciptanya ekosistem pendidikan pesantren,” jelasnya.
Gus Rozin berharap proses asesmen penjaminan mutu dapat segera diimplementasikan secara bertahap, sehingga lulusan Pesantren Muadalah Salafiyah dapat memperoleh pengakuan yang setara.
“Harapannya, tidak ada lagi dikotomi, segregasi, atau diskriminasi antara lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan lainnya,” ucap Gus Rozin.
Anggota Majelis Masyayikh KH. Abdul A’la Basyir mengajak komunitas Pesantren dan Dewan Masyayikh untuk mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang berakar dari tradisi pesantren.
“Majelis Masyayikh ingin membangkitkan kesadaran bahwa apa yang kita miliki dan kembangkan saat ini adalah warisan yang telah dirintis oleh salafusshalih. Kita memiliki tanggung jawab untuk mengkontekstualisasikan warisan ini di era modern,” tegas KH. Abdul A’la.
Bimtek, kata KH. Abdul A'la bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, termasuk prinsip, konsep, dan praktik dalam pengelolaannya.
"Melalui Bimtek ini, diharapkan peserta dapat menyusun rencana aksi implementasi standar mutu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing," imbuhnya,
Adapun kegiatan itu dihadiri oleh 164 undangan yang terdiri dari Anggota Majelis Masyayikh, perwakilan Kementerian Agama RI dan perwakilan Dewan Masyayikh Satuan Pendidikan Pesantren Muadalah Salafiyah dari seluruh Indonesia.(adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul