jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner Emrus Sihombing mengatakan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Pertamina sukses membuat masyarakat terkejut.
Harga bahan bakar minyak (BBM) premium dinaikkan, tidak lama berselang dibatalkan. Menurut Emrus, sangat wajar bila akal sehat publik bertanya, mengapa bisa begitu tiga instansi pemerintah ini.
BACA JUGA: Bukan Cuma BBM, Harga Beras juga Naik
"Apakah masih belum berjalan baik koordinasi dan komunikasi antartiga instasi tersebut? Atau ada ego sektoral di antara mereka?" katanya, Jumat (12/10).
Dia menduga ketiga instansi tersebut belum tentu bersedia mengurai pertanyaan publik tersebut. "Saya berhipotesa, mereka lebih cenderung akan membiarkan seperti “angin lalu”. Biasalah," ungkapnya.
BACA JUGA: Keputusan Jokowi Batalkan Harga Baru BBM Kecewakan Oposisi?
Seperti diketahui, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Premium dari Rp 6.550 per liter menjadi menjadi Rp 7.000 per liter dibatalkan. Alasan penundaan yang dimuat di berbagai media sangat sederhana, hanya karena ketidaksiapan Pertamina melaksanakannya.
Emrus menilai ketidaksiapan Pertamina tersebut bisa jadi memunculkan sejumlah pertanyaan lanjutan. Misalnya, mengapa perusahaan sebesar Pertamina belum siap. Bukankah Pertamina sudah dikelola dengan sangat professional dengan dukungan dana besar untuk mempekerjakan sumber daya manusia yang andal, sehingga mampu mengantisipasi dan mengelola kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi.
BACA JUGA: Pentolan PDIP Soroti Koordinasi 3 Kementerian soal Harga BBM
"Apalagi, bukankah kenaikan harga premium menambah pemasukan bagi Pertamina?" ujarnya.
Menurutnya, jika dilanjutkan dengan kebebasan berpikir dari setiap warga negara, pasti masih memunculkan sejumlah pertanyaan tentang penundaan harga tersebut. Ujungnya, publik bisa menjawab sendiri dengan menduga-duga, tergantung pada persepsi masing-masing.
Yang jelas, kata Emrus, pengumuman kenaikan harga BBM dan kemudian dilakukan penundaan, menunjukkan bahwa ada masalah koordinasi dan komunikasi antarinstasi pemerintah dalam pengambilan keputusan tersebut.
"Sekaligus menunjukkan bahwa manajemen komunikasi belum dikelola secara profesional umumnya. Akibatnya, pengelolaan komunikasi pemerintah berjalan parsial, tanpa model," kata Emrus.
Dosen komunikasi politik di berbagai universitas itu mengatakan, permasalahan ini harus digali dan diurai secara terang benderang di internal sesama instansi pemerintah.
Hal itu untuk menemukan solusi dan merumuskan pemodelan proses komunikasi pemerintah, agar tidak terulang lagi ke depan yang terkait dengan permasalahan koordinasi dan komunikasi antarinstasi. "Utamakan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Semoga BBM Premium Batal Naik Bukan Pencitraan Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi