jpnn.com, JAKARTA - Sikap pemerintah yang dalam waktu kurang lebih satu jam membuat dua kebijakan soal harga bahan bakar minyak atau BBM premium menuai kritikan.
Awalnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga jenis premium, bersamaan dengan BBM non-subsidi lainnya, Rabu (10/10) kemarin.
BACA JUGA: Misbakhun: Kubu Prabowo Miskin Konsep dan Dangkal Narasi
Premium menjadi Rp 7.000 per liter untuk wilayah Jawa, Madura Bali (Jamali), dan Rp 6.900 per liter untuk non-Jamali. Namun, kurang lebih satu jam kebijakan tersebut dibatalkan dengan alasan karena arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid pun heran pemerintah telah memperlihatkan secara terbuka kepada publik persoalan tidak adanya koordinasi yang baik. "Iya, kan bagian dari keajaiban dunia," sindir Hidayat, Kamis (11/10) di gedung parlemen, Jakarta.
BACA JUGA: Maju Mundur BBM Premium, Ignasius Jonan Dipanggil DPR
Hidayat berharap, penurunan atau pembatalan kenaikan BBM oleh Jokowi ini bukan karena pencitraan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Namun, ujar dia, kebijakan tersebut karena mempertimbangkan fakta tentang harga premium yang sesungguhnya.
"Supaya kemudian orang tidak menduga-duga bahwa seluruh kebijakan pemerintah hanya pencitraan, pencitraan dan sebagainya. Tapi harus betul berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia," jelasnya.
BACA JUGA: Arah Kebijakan BBM Tidak Jelas
Hidayat mengatakan seharusnya persoalan menteri menaikkan dan presiden kemudian membatalkan atau menurunkan kembali harga BBM itu tidak diperlihatkan terang benderang di hadapan publik. Apalagi, dengan argumentasi yang aneh-aneh.
Menurut Hidayat, seharusnya persoalan tersebut dikoordinasikan di internal pemerintah. “Koordinasi yang sangat lemah di internal kabinet dan itu harusnya tidak terjadi. Jadi, ini ada apa politik koordinasi di dalam kabinet Pak Jokowi. Dan itu menghadirkan kegalauan di tingkat publik karena kalau negara diurusi semacam ini akan menjadi bagaimana Indonesia ke depan,” katanya.
Hidayat menuturkan, alasan pembatalan kenaikan harga premium tersebut juga aneh. Dia mengatakan, tahun lalu pemerintah menaikkan harga BBM tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat. Namun, sekarang pemerintah berdalih mempertimbangkan daya beli masyarakat sehingga kenaikan BBM ditunda.
Dia berpendapat sikap pemerintah mengakui daya beli masyarakat lemah merupakan sebuah persoalan baru. Pasalnya selama ini pemerintah tidak pernah mau mengakui daya beli masyarakat turun.
Selain itu, lanjut dia, selama ini pemerintah tidak mau mengakui ada masalah ekonomi di masyarakat. "Bahkan (nilai tukar) rupiah di atas Rp 15 ribu per dolar pun dianggap tidak menjadi masalah. Tapi sekarang diakui daya beli masyarakat turun," ungkap wakil ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Hidayat menyatakan apakah hal ini yang kemudian membuat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta pihak Prabowo Subianto tidak menggunakan isu ekonomi di kompetisi pilpres. "Ini juga menjadi sangat jelas," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga BBM: Pertamax Naik, Premium Tunggu dulu
Redaktur & Reporter : Boy