jpnn.com - BENGKAYANG - Keterbatasan petugas pengawas pemilu di lapangan membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerapkan strategi khusus dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan presiden, 9 Juli mendatang.
Strategi khusus itu antara lain mengawasi secara khusus tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai rawan pelanggaran dan mengawasi daerah-daerah yang terjadi lonjakan pemilih dan merangkul masyarakat sekitar untuk peduli terhadap pemilu yang jujur dan adil.
BACA JUGA: Debat Cawapres, Antara Bekas Wapres dan Menristek
Sebagai contoh, anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dari Divisi Pengawasan, Krisantus Heru Siswanto, mendefenisikan salah satu daerah rawan di Kalbar, yaitu kabupaten yang banyak terdapat perusahaan perkebunan.
"Seperti di Kabupaten Bengkayang, di Kecamatan Jagoi Babang terjadi peningkatan jumlah pemilih hingga 460 pemilih pada pilpres nanti. Di daerah ini banyak perusahaan perkebunan," ujarnya di Bengkayang, Kalbar, Sabtu (28/6).
BACA JUGA: Timses Bantah Prabowo Akan Jadikan Indonesia Anti Kemajemukan
Daerah seperti ini menurutnya perlu pengawasan ekstra. Karena dikawatirkan muncul pemilih fiktif. Apalagi pemilih rata-rata-rata berstatus pendatang, dimana banyak status kependudukannya hanya diketahui pihak perusahaan. Sementara TPS juga dibuat di dalam perkebunan yang letaknya saling berjauhan.
Menghadapi kondisi ini, Krisantus saat memberi bimbingan teknis terhadap belasan panitia pengawas kecamatan se-Kabupaten Bengkayang, meminta pengawas menerapkan pola prioritas.
BACA JUGA: Bawaslu Akui Pelanggaran Sulit Dirumuskan Saat Kampanye
"Misalnya di satu desa terdapat 4 TPS, sementara pengawas pemilu hanya terdapat 3 orang. Harus ada 1 orang yang stanby terus selama proses pemungutan di TPS yang diperkirakan paling rawan terjadi kecurangan," katanya.
Para pengawas pemilu lapangan (PPL), kata dia, tidak bisa terus berputar mengitari semua TPS di desa tersebut. Karena jika demikian pengawasan kurang maksimal. Namun harus ada yang mengawasi secara khusus daerah rawan, sementara ada yang berputar ke TPS-TPS yang selama ini cenderung aman.
Ia juga meminta pengawas segera mengisi daftar pelanggaran, begitu ditemukan terjadi. Karena tanpa hal tersebut, panwas sulit memertannggungjawabkan temuan nantinya.
Pernyataan senada juga dikemukakan Ketua Panwaslu Bengkayang, Edi Sumartono. Menurutnya, proses pengawasan pilpres di Kabupaten Bengkayang mendapat bimbingan langsung dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu pusat, karena Bengkayang sudah menjadi sorotan.
"Sudah ada yang di-DKPP-kan. Jadi kita harus tingkatkan profesionalitas kita. Jangan sampai kita kena imbas. Jangan sampai ada pihak ketiga ambil kesempatan," katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo dan Titiek Cipika-Cipiki di Bali
Redaktur : Tim Redaksi