jpnn.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi keprihatinan atas nasib para guru honorer menghadapi pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) dan Hari Raya Idulfitri 1441 Hijriah.
Aksi tersebut digelar secara virtual dengan mengangkat tagar #GuruHonorerTerPHPlagi #THRuntukGuruHonorer di Twitter, pada malam takbiran jelang Idulfitri, Sabtu (23/5) ini.
BACA JUGA: Dua Honorer Tertangkap Basah Berbuat Terlarang di Pos Damkar
"Iya, kami menggelar aksi pada malam takbiran," kata Koordinator Isu Pendidikan Dasar dan Menengah BEM SI Muhammad Zainal Arifin dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com, Sabtu ini.
Arifin menjelaskan, hingga kini pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur Gaji dan Tunjangan PPPK (pegawal pemerintah dengan perjanjian kerja) tidak mengalami kemajuan.
BACA JUGA: Guru Honorer Garut Kecewa Bantuan Pemerintah Tak Bisa Diambil
Belakangan, pembahasan Perpres itu bukan menuju tahap harmonisasi atau finalisasi. Pembahasan justru mundur dengan dikembalikan ke penggodokan awal.
"Di mana untuk substansi daftar gaji PPPK harus dibahas kembali dengan Menteri Keuangan untuk mendapatkan kesepakatan. Kesejahteraan guru honorer telah ter-PHP lagi," kata Arifin.
BACA JUGA: Di Tengah Pandemi, ratusan Tenaga Medis Honorer Dipecat, Bupati Angkat Suara
"Pada intinya guru honorer dijanjikan digaji secara adil ketika Perpres itu turun, tetapi sayangnya pembahasan Perpres itu malah dibahas ulang," ungkap dia.
Selain mengangkat tagar, aliansi BEM SI turut menerbitkan surat terbuka dalam aksi pada malam takbiran Idulfitri. Surat itu berisi tuntutan kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib guru honorer.
"Surat kami tujukan kepada Pak Jokowi beserta penanggung jawabnya Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ucap dia.
Adapun, beberapa tuntutan BEM SI yakni mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Perpres terkait gaji dan tunjangan bagi guru Honorer K2 yang lolos PPPK.
Mendesak pemerintah untuk tetap fokus tehadap kesejahteraan guru honorer secara umum dengan membuat peraturan khusus terkait adanya keluwesan syarat sertifikasi
PPG untuk guru honorer dan pengangkatan guru honorer pada seleksi PPPK dan CPNS.
Mendesak pemerintah memberikan himbauan yang jelas dan memberikan arahan minimal penggunaan dana BOS kepada sekolah untuk alokasi guru honorer pada masa pandemi COVID-19. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan