Malaysia Percayakan Hukum di Indonesia

KINABALU - Aksi pembakaran bendera Malaysia dan pelemparan tinja ke Kedubes Malaysia saat demo beberapa waktu lalu di Jakarta, disebut oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Dato" Seri Anifah bin Haji Aman bukanlah cermin sesungguhnya rakyat Indonesia secara keseluruhan.

"Itu hanyalah segelintir oknum warga Indonesia yang terprovokasi, sehingga nekad melakukan tindakan yang tidak sewajarnyaDan sekiranya, pemerintah Malaysia mempercayakan sepenuhnya kepada Indonesia untuk menyelesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia - terhadap pelaku aksi pembakaran bendera dan pelemparan tinja," pesan Dato Seri Anifah kepada Radar Tarakan (grup JPNN), Senin (6/9), usai jumpa pers di Hotel Le Meridien, Kota Kinabalu, tempat berlangsungnya perundingan RI-Malaysia terkait penyelesaian kasus-kasus perbatasan maritim dan TKI di Malaysia.

Menyangkut penangkapan penguasa (petugas) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Tanjung Berakit 13 Agustus lalu, Datuk Seri Anifah menegaskan, tidaklah benar jika aparat Malaysia memperlakukan mereka dengan cara yang tidak sewajarnya, apalagi sampai melakukan penganiayaan

BACA JUGA: Warga Malaysia pun Ikut Mempertanyakan

Penahanan katanya, dilakukan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku di Malaysia, dan perlakuan petugas Malaysia terhadap penguasa perikanan Indonesia itu tidaklah seburuk apa yang digambarkan oleh segelintir media.

"Walau bagaimanapun, dari perundingan ini, Indonesia dan Malaysia dah setuju, di masa mendatang pihak berkuasa rekanan kedua negara akan memberi perhatian serius terhadap permasalahan yang dapat menyakiti hati rakyat kedua negaraSelain itu, ada pengecualian, yakni jika ada penangkapan petugas Indonesia, Malaysia berjanji tidak akan melakukan penahanan, apalagi sampai mengenakan baju tahanan seperti penjenayah-penjenayah (pelaku kriminal) lainnya

BACA JUGA: Julia Gillard Tetap Pimpin Australia

Dan SOP di Malaysia, berlaku untuk semua orang yang masuk ke wilayah Malaysia," janjinya.

Selain itu, Dato" Seri Anifah menegaskan bahwa mengenai kejadian pada 13 Agustus lalu itu, setidaknya menjadi pembelajaran bagi kedua negara agar lebih berhati-hati, serta mencari satu pendekatan yang baik, demi utuhnya jalinan hubungan kerjasama yang sudah lama terjalinMenyangkut sinyal dari Menlu Malaysia mengenai penegasan hukum terhadap pelaku pembakaran bendera Malaysia itu, Menlu RI Marty Natalegawa pun menegaskan, pemerintah Indonesia sudah menerapkan aturan hukum yang berlaku terhadap pelaku pembakaran bendera, juga berdasarkan SOP di Indonesia.

Perundingan RI-Malaysia kali ini, seperti diberitakan, memang disesali banyak kalangan di Indonesia, karena dianggap hasil akhir berupa penegasan yang diharapkan rakyat Indonesia belum terpenuhi

BACA JUGA: Pembakaran Al Quran Bahayakan Tentara AS di Afghanistan

Antara lain seperti, apa saja yang harus dilakukan Malaysia terkait sejumlah kasus yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia, terhadap TKI dan kasus-kasus lainnya.

Lalu dengan demikian, apakah dari hasil perundingan ini telah mewakili daripada ekspektasi rakyat Indonesia? "Saya yakin dari hasil pertemuan empat mata antara saya dan Menlu Malaysia, telah sama-sama mewakili ekspektasi rakyat kedua negaraKarena ini bisa diselesaikan dengan cara yang damai, tidak anarkis dan lebih bijaksana," jawab Marty, yang menambahkan bahwa perundingan itu, selain membahas sengketa perbatasan, juga bertujuan mempererat hubungan yang telah ada antara Indonesia dan Malaysia.

Tak kalah penting, sahut Dato" Seri Anifah pula, pemerintah Malaysia juga merasa prihatin atas kondisi anak-anak TKI, khususnya yang berada di kawasan estate (perladangan) di seluruh wilayah Sabah, yang belum bisa mengenyam pendidikan yang lebih layak"Segera saya akan perbincangkan kembali bersama ke kementerian terkait Malaysia, (untuk) mengatasi dan membantu anak-anak TKI, maupun permasalahan TKI di Sabah," janjinya(ica)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Selandia Baru Perpanjang Status Darurat Gempa