Mana Mungkin Kader Partai Pro-Khilafah Bisa Jadi Presiden, Ketua MPR, DPR, dan Menteri?

Jumat, 04 Agustus 2017 – 12:28 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. FOTO: Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai pernyataan tidak pantas dan tidak etis yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Viktor Bungtilu Laiskodat secara faktual telah menimbulkan keresahan dan kegelisahan.

Tidak hanya di kalangan internal partai-partai yang dicapnya sebagai pendukung khilafah dan intoleran, tetapi juga masyarakat luas.

BACA JUGA: Marah ke Viktor, Wasekjen Gerindra Tak Lupa Serempet Ahok

Pernyataan Viktor tersebut memiliki dampak luas yang belum tentu baik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Menurut Saleh lagi, pernyataan ini secara tidak langsung telah menghapus sebagian sejarah demokrasi di Indonesia.

"Bayangkan, partai yang dituduh pendukung khilafah dan intoleran adalah partai yang kadernya pernah menjadi presiden, mantan calon presiden, ketua MPR, wakil ketua DPR, dan banyak menduduki posisi menteri dan jabatan-jabatan politik lainnya," kata dia, Jumat (4/8).

BACA JUGA: Ini Kata-kata Ngeri Pidato Victor Laiskodat

Nah, lanjut Saleh, jika partai-partai itu intoleran dan mendukung khilafah, tidak mungkin bisa berkuasa dan mendapat tempat di masyarakat. Karena itu, dia mengimbau Viktor untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Kebesaran seseorang tidak hanya diukur dari sebanyak apa tindakan benar yang dilakukannya, tetapi juga serendah apa hatinya untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kekhilafan yang pernah dilakukan.

BACA JUGA: Pernyataan Viktor Bikin Resah Kader PAN

Permintaan maaf tersebut diyakini Saleh akan mengurangi kegelisahan dan keresahan di masyarakat.

"Prinsip saling menghormati harus dikedepankan. Kami sangat menghormati NasDem dan Pak Surya Paloh. Secara resiprokal, tentu kami pun merasa perlu dihormati secara proporsional," kata dia.

PAN juga menghormati langkah Partai Gerindra, Demokrat, dan PKS dalam menyikapi persoalan ini. Termasuk jika mereka berencana menindaklanjutinya melalui jalur hukum. Selama langkah yang diambil sesuai dengan koridor hukum dan demokrasi, PAN akan menghargainya.

Saleh mendengar Gerindra, Demokrat, dan PKS akan menempuh jalur hukum. Ada juga yang akan melaporkan mahkamah kehormatan dewan (MKD).

"Saya kira, itu sah-sah saja. Silahkan, kita akan menghormati pilihan-pilihan teman-teman tersebut," ungkapnya.

Di internal PAN sendiri sejak awal beredarnya video tersebut sudah ada keinginan untuk menempuh jalur hukum. Namun sebagian ada yang meminta agar Laiskodat diberi kesempatan minta maaf.

Kalau nanti ada langkah hukum, PAN memastikan bukan untuk menambah kisruh suasana, tetapi lebih pada pembelajaran politik dan hukum bagi semua.

"Sebab, di dalam demokrasi, semua orang sama di mata hukum dan pemerintahan," kata Saleh. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pidato Viktor Bikin Meradang, Gerindra: Tak Cukup Diselesaikan Minta Maaf


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler