jpnn.com, JAKARTA - Direktur Senior Bandung Trust Advisory Group untuk Innovation and Local Governance (B-Trust), Siswanda H. Sumarto menelusuri efektivitas desentralisasi fiskal yang termaktub dalam Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berupa dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Penelusuran itu dilakukan melalui disertasi untuk meraih gelar Doktor (S3) Universitas Padjajaran, Bandung, pada Kamis (10/2) setelah menjalani sidang promosi Doktor Ilmu Ekonomi.
BACA JUGA: Tiga Bulan Buron, Koruptor Dana Desa di Lhokseumawe Ditangkap
Selama pelaksanaan desentralisasi fiskal, Siswanda ingin mengetahui apakah upaya pembangunan ekonomi selama ini terutama kebijakan yang diambil telah berhasil mengentaskan kemiskinan di masyarakat.
Eks aktivis tahun 80-an itu mengangkat judul “Pengaruh Dana Desa, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Pada Kesejahteraan Masyarakat”.
BACA JUGA: Oknum Kades di Cirebon Diduga Korupsi BLT, Dana Desa, Anggaran Pembelian Bibit Ikan
Ketua Yayasan Persaudaraan Aceh-Jawa Barat itu melalui paparannya menyebut dari 415 kabupaten kinerja belanja pemerintah daerah yang memiliki opini WTP.
Skor akuntaibilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP) yang baik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang dinilai dari pengeluaran per kapita. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan tingkat kemiskinan.
BACA JUGA: Kejari Pidie Tetapkan Kades Blok Bengkel Tersangka Kasus Dana Desa
“Dana desa menjadi dana yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pengeluaran konsumsi per kapita, IPM, dan penurunan tingkat kemiskinan.
"Karena dana desa diberikan langsung ke rekening desa sehingga bisa dimanfaatkan langsung oleh desa dalam menjalankan kegiatan maupun program pembangunan desa. Desa menjadi lebih mandiri sehingga desentralisasi fiskal dapat berjalan secara efektif,” ucap Siswanda.
Siswanda menjelaskan bahwa saat ini SDGs masih menjadi manifesto di tataran provinsi.
Namun, apa yang dilakukan oleh Kementrian Desa telah menjadi batu loncatan SDGs untuk mencapai level desa.
“Saya juga memiliki program bernama Peduli SDGs untuk melokalkan SDGs di tingkat desa dan juga tingkat kabupaten," bebernya.
Ferry mendorong kabupaten untukmembuat rencana aksi pilot project untuk 10 kabupaten. Saat ini desa dan lurah-lurah memiliki akses teknologi dan pemetaan bisnis yang baik, artinya governance di desa bisa dipacu lebih cepat.
"Saya yakin jika dana desa ditambah, dampaknya akan lebih baik lagi," tegasnya.
Siswanda menyarankan agar pemerintah daerah yakni kabupaten perlu memperkuat tata kelola keuangan daerah dan memperbaiki akuntabilitas kinerja pemerintah melalui capacity building melalui penguatan ASN.
"Juga pengembangan organisasional dan pengembangan sistem kelembagaan," ucap Siswanda. (mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Kenny Kurnia Putra