"Saya ini mantan gubernur, tahu benar tentang kondisi di lapangan
BACA JUGA: PKS Survei Berkala Ukur Kekuatan
Ketika saya di DPR, banyak masukan tentang keterlibatan PNS dalam tim kampanyeBACA JUGA: Alot, Penetapan Calon PKS
Karena istilahnya, mereka bekerja di belakang layar," kata Mangindaan, yang dihubungi JPNN, Jumat (19/2).Untuk itu, mantan Gubernur Sulut ini meminta agar PNS mengedepankan moralitas dan sikap independen
Lebih jauh, hal itu disampaikan lagi oleh Deputi Kementerian PAN & RB Bidang SDM Aparatur, Ramli Naibaho
BACA JUGA: Pembuatan KTP Massal Harus Dicurigai
Dikatakannya, memang sulit membuktikan keterlibatan PNS dalam tim sukses, sebab banyak yang hanya jadi tim bayanganArtinya, struktur yang masuk tim sukses/kampanye hanya formalitas, sementara yang bekerja adalah PNS itu sendiri."Sanksi (terhadap) PNS hanya diberlakukan jika ada buktiKalau tidak ada bukti, tidak bisa diberikan sanksi," ungkap Ramli Naibaho pula.
Namun begitu, Ramli Naibaho menyarankan agar masyarakat memberikan sanksi moral pada oknum PNS tersebutMisalnya, lewat pemberitaan di media tentang keterlibatannya di salah satu tim sukses/kampanye, atau (bisa juga) disuarakan melalui LSM yang track record-nya baik.
"Kalau sanksi hukum sulit ditempuh, sanksi moral-lah yang bisa dilakukanSaya berharap media massa bisa menjadi pengontrol di siniKalau ada PNS yang disinyalir ikut tim sukses, ekspos saja di media," pungkasnya(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TK Ingin Pensiun dari Deperpu
Redaktur : Tim Redaksi