JAKARTA - Pelayanan publik yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat negara yang terkesan asal-asalan dan angkuh membuat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan, marahMenteri dari Demokrat itu meminta PNS atau pejabat yang mengedepankan kekuasaan daripada pelayanan publik sebaiknya mundur
BACA JUGA: Sembilan Pejabat Kominfo Diganti
"Stop pelayanan yang berorientasi kekuasaan
Dikatakannya, penyelenggaraan pelayanan publik yang prima merupakan amanat rakyat dalam UU No 25 Tahun 2009
BACA JUGA: Marzuki: Gedung Baru Persetujuan Semua Fraksi
Di mana diatur bagaimana memberdayakan rakyat dalam menikmati dan memanfaatkan pelayanan publik"Dalam penyelenggaraan pelayanan publik ada tiga isu pokok strategis yang harus menjadi perhatian kita bersama, yaitu mindset aparatur pemerintah, transparansi, dan konsistensi," cetusnya.
Dalam hal mindset, paradigma masih berorientasi kekuasaan
BACA JUGA: Bambang Eka Cahya Jabat Ketua Bawaslu
Untuk mengubahnya, menurut Mangindaan, bukan persoalan gampang, karena telah mengakar kuat dalam karakter sebagian aparatur pemerintah kitaSehingga persoalan yang sebenarnya sederhana dan dapat dikomunikasikan dengan baik, menjadi rumit manakala ada sedikit gesekan dalam pelaksanaan tugas antara dua atau lebih instansi pada bidang sama.Hal lain adalah masih belum transparan dan akuntabelnya pelayanan serta prosedurnya yang panjang."Cara-cara seperti ini secara sadar atau tidak, telah mendidik masyarakat untuk senang melakukan jalan pintas dalam memperoleh pelayanan yang dianggap sebagai solusi dalam memperoleh pelayananPraktik korupsi pun semakin subur," tandasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Joki Napi Bisa Berubah Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi